Bawaslu Ingatkan Beragam Modus Politik Uang Menjelang Pemilu

Bandung – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty menekankan salah satu Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terkait dengan isu spesifik politik uang.

Pada kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis Politik Uang yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023), Lolly menyebut modus operandi politik uang yang semakin beragam.

Pencegahan politik uang dalam Pemilu, lanjut dia, sesuai dengan Pasal 93 huruf e UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Politik uang ini salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu,” ungkap Lolly.

Menurut dia, politik uang tidak sekadar mengenai kontestasi menang atau kalah, melainkan menghancurkan mental (akhlak) warga negara dan menghancurkan mental aktor-aktor negara (para pemimpin).

Lolly bilang, bahaya politik uang hanya bisa ditangani jika dilakukan kerja bersama-sama.

“Politik uang ini mengancam, berbahaya, dan menjadi kejahatan, maka bahaya politik uang harus tersampaikan kepada masyarakat. Bawaslu bergandengan tangan dengan berbagai kelompok kepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, pemerintah (pusat dan daerah), dan masyarakat,” jelas Lolly, dikutip dari siaran pers Bawaslu.

Dia merinci, ada politik uang sebelum masa kampanye, ada pula sebelum hari pemungutan suara, ada pula ada politik uang yang dilakukan secara digital.

“Termasuk juga kegiatan sosial yang diwarnai politik luar dan program pemerintah,” sebutnya.

Berkaca pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, Lolly menguraikan modus politik uang terbagi dalam beberapa bentuk, yakni memberikan langsung, memberikan barang, dan memberikan janji.

“Modus memberi langsung itu salah satunya berupa pembagian uang, voucher, atau uang digital dengan imbalan memilih (kepada salah satu peserta pemilu),” kata dia.

Lolly menambahkan, pelaku yang biasa melakukan politik uang mulai dari kandidat, tim sukses/kampanye, aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara ad hoc, dan simpatisan atau pendukung (peserta pemilu).

Berdasarkan pemetaan kerawanan politik uang, terdapat lima provinsi paling rawan. Pertama adalah Maluku Utara dengan skor 100. Kemudian diikuti empat provinsi di bawahnya, yakni Lampung skor 55,56, Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89.

Sementara berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang. Sembilan provinsi di bawah Papua Pegunungan adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara.

Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, daerah paling rawan adalag Kabupaten Jayawijaya, Papua, menduduki urutan pertama. Lalu Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. (dip)