Kamboja, Myanmar, hingga Vietnam Konfirmasi Keikutsertaan pada MQK Internasional 2025

JAKARTA – Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, Amien Suyitno, menegaskan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah mengonfirmasi keikutsertaan pada Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Internasional 2025 yang bakal dilaksanakan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, pada Oktober 2025.

Amien menyebutkan, negara-negara yang sudah mengonfirmasi untuk berpartisipasi yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Malaysia, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia sendiri. Sementara itu, Singapura dan Filipina berencana mengirim observer.

“Juri MQK kali ini juga bertaraf internasional, melibatkan tokoh dan pakar dari negara-negara peserta. Hal ini memastikan penilaian berlangsung objektif, transparan, dan sesuai standar keilmuan dunia pesantren,” kata Amien Suyitno, pada Rapat Koordinasi Dewan Hakim MQK Internasional Ke-1 Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (13/8).

Suyitno menambahkan, penyelenggaraan MQK Internasional 2025 bukan hanya ajang kompetisi keilmuan, tetapi juga menjadi momentum percepatan digitalisasi di lingkungan pesantren.

“Seluruh proses penilaian dilakukan secara paperless, mulai dari input nilai hingga rekapitulasi, semuanya berbasis digital,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pembekalan literasi digital kepada dewan hakim menjadi langkah strategis untuk mendorong adaptasi teknologi di kalangan pesantren.

“Kalau para kiai sudah terbiasa menggunakan teknologi, tentu santri akan lebih cepat mengikuti. MQK ini sekaligus menjadi laboratorium penerapan teknologi di pesantren,” ujar Amien Suyitno.

Berkembang Jadi Tradisi Keilmuan

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap MQK Internasional yang pertama kali digelar di Indonesia dapat berkembang menjadi tradisi keilmuan yang diikuti banyak negara, sebagaimana Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ).

“MTQ pertama kali dilembagakan oleh Indonesia. Kini, banyak negara mengadopsi tradisi ini. Harapan saya, MQK juga bisa menular ke negara-negara lain, termasuk negara Arab,” kata Menag.

Nasaruddin menegaskan, memahami kitab kuning tidak cukup hanya dengan menguasai bahasa Arab secara gramatikal. Diperlukan pula pemahaman terhadap budaya dan karakter di balik bahasa yang digunakan.

Menag berpesan kepada dewan hakim agar dalam penilaian MQK tetap mengedepankan prinsip objektivitas. Menurutnya, bisa jadi masing-masing peserta memiliki latar belakang pemikiran dan mazhab yang berbeda, sehingga dibutuhkan kesepakatan bersama dalam mengukur kemerdekaan berpikir.

“Bagaimana mengukur kemerdekaan berpikir peserta MQK harus disepakati bersama. Jangan sampai perbedaan mazhab memengaruhi penilaian. Objektivitas adalah kunci agar kompetisi ini benar-benar mencerminkan kualitas keilmuan para peserta,” tegasnya.

(Kemenag RI)