Marak Hasil Polling Jelang Pilkada Wajo, Direktur LKPP: Kurang Tepat Dijadikan Rujukan

KABARWAJO.id – Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wajo 2024, marak hasil polling dan vote yang dilakukan secara online untuk mengukur popularitas bakal pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada.

Menanggapi hal itu, Direktur Lembaga Kajian Penelitian Publik (LKPP) Andi Sri Wulandani menyebutkan, polling yang dilakukan secara daring atau online kurang tepat menjadi rujukan dalam menentukan popularitas dan elektabilitas kandidat atau pasangan calon.

“Polling yang beredar di media sosial cenderung digunakan untuk menangkap opini cepat atau fast respon para pengguna medsos mengenai kandidatnya,” kata Sri Wulandani, Rabu (17/7/2024).

Dia menuturkan, hasil polling kurang tepat menjadi rujukan dalam mengukur tingkat elektabilitas kandidat karena pengambilan sampelnya yang tidak jelas.

“Apakah representasi dari populasi masyarakat Wajo atau tidak, alasannya semua pengguna medsos bisa mengakses link-nya termasuk dari luar Wajo,” ujar dia.

Wulan menegaskan, untuk mengukur tingkat keterpilihan kandidat hanya bisa dilakukan dengan cara survei serta dengan metodologi riset yang jelas.

“(Survei dan polling) Keduanya berbeda. Dengan memahami perbedaan keduanya, masyarakat tidak akan sesat pikir. Polling tidak dapat dilakukan untuk populasi yang sangat besar, hanya survei yang bisa. Dengan survei populasi sebesar satu juta, dapat diambil persepsinya dengann keterwakilan responden menggunakan rumus slovin,” imbuh dia.

Wulan menambahkan, untuk melakukan survei, para kandidat harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit. Menurutnya, polling bisa menjadi sarana kandidat untuk memainkan isu elektoral dengan biaya yang minim.

“Bisa juga karena enggan mengeluarkan biaya,” jelas dia.

Pilkada Bukan Ajang Pencarian Bakat

Sementara itu, Koordinator Divisi Media dan Juru Bicara paslon AR-Rahman, Andi Gusti Makkarodda, menuturkan polling sangat berbeda dengan survei secara metodologi.

Ia menegaskan, polling secara online tidak bisa menjadi acuan bagi kandidat untuk mempengaruhi masyarakat pemilih di Kabupaten Wajo.

“Pilkada Wajo bukan pemilihan Indonesian Idol atau ajang pencarian bakat KDI yang boleh berdasar pada polling. Perlu dipahami, polling sangat berbeda dengan survei secara metodologi,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

“Sebagai pemilih, kita juga harus menghindari pergaulan yang berpeluang menyesatkan pikiran karena lebih percaya polling dari pada hasil survei, ini berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi pemerintahan dan masa depan daerah,” pungkasnya. []