Ilustrasi berita hoaks. Foto: memyselfaneye dari Pixabay
Polri telah mempersiapkan operasi dengan sandi Mantap Brata dalam pengamanan Pemilu 2024. Pengamanan dilakukan sebelum, ketika pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers, terkait dengan dinamika jelang Pemilu pada tahun 2024 mendatang.
“Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata,” kata Dedi di gedung Dewan Pers, Selasa (10/1/2022).
Dedi memaparkan, berdasarkan riset dari Kominfo, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin banyak di media sosial menjelang tahun politik 2024.
Oleh karenanya, Dedi berharap pertemuan antar stakeholders ini dapat terus dilakukan untuk membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024, agar berjalan aman dan lancar.
“Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini, dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Dedi, Polri juga akan melakukan forum group discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoaks jelang pemilu.
“Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid, agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoaks menjelang Pemilu,” jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya mengatakan, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers dalam Pemilu 2024. Hal itu untuk mensukseskan agenda lima tahunan tersebut.
Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.
“Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di Instagram dan TikTok,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, nantinya akan banyak TV digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.
KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.
Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024. Perjanjian atau MoU juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.
Dari pihak Bawaslu menyampaikan pihaknya akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan. Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.
(Sumber: Humas Polri)
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan Reza Faisal Saleh melakukan kunjungan…
Mantan Penjabat Bupati Wajo Andi Bataralifu mengemban tugas baru di lingkup Kementerian Dalam Negeri.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil…
Pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dari M Qodari kepada Syahganda Nainggolan pada Jumat (2/10)…
Sehari setelah dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI pada Kamis (1/10) oleh Presiden Prabowo Subianto, Jenderal…
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam hal akses layanan…