Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama.
KABARWAJO.ID – Kabupaten Wajo menjadi salah satu daerah percontohan pendirian Sekolah Rakyat yang merupakan program kerja Presiden Prabowo Subianto.
Secara nasional, pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Sebagai tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.
Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 8 lokasi rintisan tahap awal Sekolah Rakyat. Empat di antaranya difasilitasi pemerintah daerah, yakni BPSDM Provinsi Sulsel, Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Takalar.
Sedangkan lokasi yang menggunakan aset milik Kementerian Sosial yakni Sentra Wirajaya, Irannuang, dan Balai Pendidikan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden.
“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan disupport oleh Bapak-Ibu sekalian,” kata Robben pada Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, sebagaimana dilansir siaran pers Kemensos, Jumat (20/6/2025).
Robben menyebutkan, Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah.
Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.
Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya.
“Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” kata dia.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.
Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.
“Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben.
Selama masa rintisan, kata dia, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.
“Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” jelasnya.
Disebutkan, Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa akan menjalani pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat juga diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.
“Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” ujar Robben.
Tak hanya pendidikan, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orang tuanya juga diberdayakan dengan program pemberdayaan. Selain itu rumah tidak layak huni milik orang tua siswa akan diperbaiki.
Tekan Angka Anak Tidak Sekolah
Wakil Bupati Wajo Baso Rahmanuddin menyatakan, Pemerintah Kabupaten Wajo siap mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan Gedung SKB sebagai lokasi rintisan serta lokasi definitif dengan lahan seluas 7,62 hektare di Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng.
“Kita bersyukur karena Kabupaten Wajo menjadi salah satu daerah percontohan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan. Kita sudah siapkan lokasi definitif di Kelurahan Uraiyang, dan untuk rintisan itu sementara kita akan menggunakan Gedung SKB (Sanggar Kegiatan Belajar),” kata Wabup Wajo saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/6/2025).
Ia menyebutkan, kehadiran Sekolah Rakyat itu diharapkan bisa menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wajo yang juga menjadi salah satu janji politik pasangan Andi Rosman-Baso Rahmanuddin pada masa Pilkada 2024.
“Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program untuk menghadirkan inklusivitas pendidikan yang bermutu dan bisa diakses anak-anak dari keluarga tidak mampu atau masuk kategori miskin. Nantinya mereka diasramakan dan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah melalui Kementerian Sosial,” ucap Baso Rahmanuddin.
“Jadi tugas Dinsos untuk mencari anak-anak dari keluarga yang tidak mampu serta anak putus sekolah untuk kembali bersekolah di Sekolah Rakyat ini,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan