Antisipasi DPO Internasional Berkeliaran di Wajo, Imigrasi Tekankan Kolaborasi dalam Pengawasan Orang Asing

Sengkang, KABARWAJO.ID – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Ade Yanuar Ikbal, menekankan perlunya kolaborasi antarinstansi dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Wajo.

Ini disampaikan Ade Yanuar pada rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kabupaten Wajo yang dilaksanakan di Aula Hotel Sallo pada Kamis (10/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri Kabid Wasdakim Kanwil Ditjenim Sulsel Sahroni, Asisten II Pemerintah Kabupaten Wajo Andi Muh Baso Iqbal, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo Soni Paisal, Kasat Intelkam Polres Wajo Zulkarnain, Kasubsi Intel Kejari Wajo Erwin, beserta Tim Pora dari instansi terkait.

“Pengawasan orang asing bukan hanya tugas Imigrasi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh instansi. Kami berharap melalui forum ini, komunikasi, pertukaran informasi, hingga langkah strategis dapat dirumuskan bersama demi mewujudkan pengawasan yang terintegrasi dan responsif,” kata Ade Yanuar dalam keterangan tertulisnya.

Kanim Imigrasi Parepare ini menuturkan, kolaborasi antarinstansi tersebut diperlukan untuk memastikan deteksi dini serta mencegah potensi pelanggaran hukum oleh warga negara asing, khususnya karena Wajo merupakan daerah strategis yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dan investor asing.

“Diharapkan seluruh peserta rapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan pengawasan yang efektif, efisien, dan sistematis,” ujarnya.

Rapat Timpora itu juga membahas terkait pelaporan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sebagai salah satu instrumen pengawasan modern yang dapat memudahkan pencatatan keberadaan orang asing di wilayah tersebut.

“Upaya penguatan sinergi antaranggota timpora juga didorong dengan pembentukan grup komunikasi WhatsApp khusus bagi anggota Timpora Kabupaten Wajo,” ucap Ade Yanuar.

Dia berharap, Timpora Kabupaten Wajo solid dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan orang asing, termasuk potensi ancaman dari DPO internasional dan pelanggaran hukum oleh WNA, serta mampu memberikan rasa aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Wajo. (*)