Antrean Panjang di Sejumlah SPBU Meski Stok BBM Subsidi Aman, Komisi XII DPR RI Desak Segera Evaluasi Distribusi

JAKARTA – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyoroti munculnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meski stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional dipastikan dalam kondisi aman.

Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).

Legislator Partai Golkar itu meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal. Di lain sisi, Bambang mengapresiasi keberhasilan pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina dalam menjaga pasokan serta stabilitas harga BBM bersubsidi di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Namun, ia menilai munculnya antrean di sejumlah SPBU justru menjadi anomali ketika tekanan geopolitik mulai mereda.

“Ketika semua sudah baik, jangan kemudian justru ketika ketegangan internasional sudah membaik, justru sekarang malah kita menemukan mulai ada antrean-antrean panjang yang sebelumnya tidak ditemukan,” kata Bambang Patijaya dilansir laman resmi DPR RI.

Legislator dari Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung itu menyebutkan dua faktor yang memicu antrean tersebut. Pertama, terjadi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, seperti dari Pertamax ke Pertalite maupun dari Dexlite atau Pertamina Dex ke solar subsidi. Kedua, disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi dinilai mendorong terjadinya penyalahgunaan di lapangan.

Bambang menegaskan, persoalan distribusi BBM subsidi harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Saya tidak ingin persoalan kayak PLN itu terjadi loh, ingat. Ini BBM, penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat, jangan muncul masalah,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengaku menemukan kondisi serupa di daerah pemilihannya, Lampung I.

Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU, khususnya di Kota Bandar Lampung, telah berlangsung selama satu hingga dua bulan terakhir, meski Pertamina menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman.

“Nah tetapi memang terjadi anomali yang di lapangan, khususnya di Dapil Lampung 1, itu Kota Bandar Lampung,” kata Putri.

Sebagai tindak lanjut, Komisi XII meminta PT Pertamina Patra Niaga memperbaiki sistem distribusi BBM dengan mengoptimalkan layanan di SPBU, termasuk mempertimbangkan penambahan jam operasional maupun kapasitas pelayanan di wilayah yang mengalami antrean.

DPR juga mendorong evaluasi terhadap batas volume pembelian harian BBM bersubsidi bagi kendaraan roda enam ke atas serta penyempurnaan sistem digitalisasi MyPertamina agar mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara profil kendaraan dan jenis BBM yang didaftarkan. []