Bawaslu soal Banyaknya Pelanggaran Curi Start Kampanye: Belum Bisa Ditindak

Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menekankan peserta Pemilu 2024 untuk tetap menaati batasan-batasan yang terdapat dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye meskipun hingga kini belum ada yang terdaftar secara resmi di KPU.

Batasan sosialisasi yang dimaksud Bagja, semisal boleh memasang alat peraga baliho atau spanduk dengan tidak ada muatan ajakan di dalamnya. Kemudian partai politik juga dapat melakukan pendidikan politik di internal masing-masing dengan tidak ada ajakan memilih.

“Masyarakat perlu tahu siapa calonnya. Tapi hanya sebatas tahu, peserta pemilu belum diperbolehkan melakukan ajakan memilih bagi pemilih,” kata Bagja saat menjadi narasumber dalam forum Harlah Gusdur, di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Terkait banyaknya pertanyaan kepadanya akan dugaan pelanggaran curi start kampanye dari banyak peserta pemilu, dia menjelaskan Bawaslu belum bisa melakukan penindakan terhadap peserta pemilu yang sudah banyak memasang alat peraga kampanye dan dugaan ajakan memilih dalam sosialisasi di berbagai daerah.

Ini karena belum dimulainya masa kampanye sebagaimana yang ditetapkan KPU.

“Jika ada paslon yang melakukan indikasi dugaan pelanggaran, masih belum bisa ditindak. Karena tahapannya belum mulai dan belum ada yang mendaftar juga ke KPU. Kalaupun ada partai yang menetapkan capres/cawapresnya, itu baru sebatas penyebutan, belum resmi jika belum mendaftarkan ke KPU,” ungkap Bagja.

Bagja juga menyoroti akses aplikasi daftar calon sementara Calon Anggota DPR dan DPD oleh KPU yang susah diakses. Menurutnya, dengan susahnya akses DCS, mempersempit peluang publik untuk mengenali calon berupa program kerja yang akan dikerjakannya.

Padahal dia menambahkan dengan dimudahkannya akses DCS, justru bisa menjadi sosialisasi tersendiri bagi calon untuk memperkenalkan program kerja beserta riwayat hidupnya.

“Akses DCS yang dibatasi, mempersulit publik untuk mengakses riwayat dan program kerja yang dimiliki calon. Padahal kalau mudah diakses, justeru DCS dapat menjadi sosialiasi tersendiri buat calon,” ungkap alumnus Universitas Indonesia itu.

Anggota KPU Idham Holik menyampaikan perlunya rasionalitas bagi pemilih agar tidak mudah terjebak provokasi berita propaganda dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kewarasan ini adalah yang harus pemilih miliki di era banyaknya berita bohong jelang pemilu,” terangnya.

(Sumber : Bawaslu RI)