Bupati Wajo Tekankan Penataan Regulasi Daerah, Selaras Kebutuhan Masyarakat

Sengkang, KABARWAJO.ID – Bupati Wajo Andi Rosman menekankan pentingnya penataaan regulasi daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan berdampak.

Hal ini disampaikan Bupati pada sidang paripurna DPRD Wajo dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 di ruang rapat DPRD Wajo, Senin (29/12/2025).

“Propemperda yang diajukan, baik dari DPRD maupun pemerintah daerah, disusun secara terukur dan sistematis agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” kata Andi Rosman.

Menurut dia, pemda bersama DPRD Wajo telah melakukan finalisasi analisis kebutuhan peraturan daerah. Adapun skala prioritas dalam program pembentukan Perda menyangkut urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar, urusan pilihan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta aspirasi masyarakat.

Dari hasil konsultasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Propemperda Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebanyak sembilan rancangan peraturan daerah.

Enam di antaranya usulan Pemkab Wajo mencakup: ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2026, ranperda tentang APBD Tahun 2027, ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

Adapun tiga Ranperda inisiatif DPRD, yakni ranperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ranperda tentang Pengelolaan Jasa Konstruksi, dan ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. [*/Inforial]