JAKARTA – Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) di Jakarta, Kamis (30/7).
Pada awal pendirian koalisi ini memiliki 20 anggota yang terdiri dari: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), Kompas.id/Harian Kompas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Selanjutnya Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Tempo, Tribun News, Universitas Al Azhar Indonesia – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Atma Jaya Jakarta – Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) – Program Studi Digital Journalism.
Dalam sesi diskusi mengenai Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan setelah deklarasi Koalisi Keberlanjutan Media, Farida menegaskan media sebagai suatu entitas bisnis juga sosial yang mana kewajiban untuk mengedukasi publik, menyajikan informasi pada publik tetapi tidak dapat dipisahkan dengan bisnis sebagai salah satu industri.
Secara bisnis, media butuh resources dan modal yang cukup baik sehingga peran dan tanggung jawab dapat berjalan dengan baik .
“Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, jumlah media yang cukup banyak, pertumbuhan cukup besar tetapi perlu memastikan media yang tumbuh ini kredibel atau mumpuni karena media itu pilar demokrasi sehingga media harus menjadi media yang kredibel,” kata Farida.
Pengurus AJI Indonesia Prof Masduki menegaskan jurnalisme harus dipandang sebagai kepentingan publik sehingga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama.
“Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa maka artinya krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini,” katanya.
Menurutnya, pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk membangun ekosistem media yang lebih sehat melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.
Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menegaskan, Dana Jurnalisme harus diarahkan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan sekadar menopang perusahaan media.
“Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme,” katanya. Ia juga menyampaikan bahwa prosedur mendiskusikan rancangan peraturan Dewan Pers melewati semua proses, dan sedikit lagi untuk menjadi keputusan Dewan Pers.
Sementara Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Dr Eriyanto, mengingatkan jurnalisme adalah barang publik atau menjadi kebutuhan publik. Sehingga Dana Jurnalisme harus benar-benar mendukung jurnalisme berkualitas. Eriyanto mengingatkan agar ada keberagaman sumber pendanaan agar ada independensi. []
