Dukung Asta Cita Prabowo, Akmal Malik Dorong Kepala Daerah Libatkan Pelajar dalam Ketahanan Pangan

JAKARTA – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mengajak para kepala daerah berinovasi menciptakan kegiatan bagi anak-anak usia sekolah dan sejak dini diajarkan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Hal itu disampaikan Akmal Malik saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita yang digelar Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menurut mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini, kebijakan Presiden Prabowo saat ini adalah politik pangan. Akmal menuturkan, Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang banyak berkaitan dengan ekonomi pangan karena menyadari betapa pentingnya politik kemandirian pangan bagi Indonesia.

Program prioritasnya yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Swasembada Pangan.

Salah satunya, dengan memasifkan gerakan menanam pohon cabai bagi generasi muda. Akmal menjelaskan, harga cabai merupakan salah satu faktor penyumbang inflasi dalam perenomian nasioanal. Untuk itu, ketika menteri berkali-kali melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan inflasi termasuk salah satunya bagaimana mengendalikan harga cabai.

“Dalam pikiran saya andaikan satu siswa saja kita berikan kewajiban menanam satu cabai maka akan ada 80 juta batang cabai di Indonesia. Kegiatan menanam dan merawat pohon cabai itu termasuk kegiatan menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab siswa di sekolah masing-masing,” ujar dia.

“Simpel saja. Hal itu sudah saya laksanakanlah bersama teman-teman dengan mengunjungi sekolah di Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, kemarin saya juga ke Kota Pekanbaru, mereka diajak untuk menanam 1 anak 1 pohon cabai,” sambung Akmal Malik.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan bahwa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai negara agraris yang pertaniannya bagus. Namun celakanya, saat ini hampir semua orang lupa melakukan regenerasi budaya agraris kepada generasi penerus, anak-anak bangsa. Saat ini jumlah petani Indonesia, baik petani maupun peternakan jumlahnya kurang lebih 5,1 juta orang dan mereka semua umumnya adalah orang yang sudah tua.

“Indonesia punya potensi bonus demografi anak-anak muda. Saya mencatat ada kurang lebih 80 juta anak usia ,sekolah mulai dari SMP hingga SMA di seluruh Indonesia. Pemikiran saya bagaimana seandainya kepada 80 juta anak sekolah ini mereka diberikan pendidikan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan. Tidak usah muluk-uluk semuanya tapi 50% saja, berarti sekitar 40 juta anak masing-masing diberikan pendidikan sesuatu khusus dari sekolah untuk menanam 1 pohon. Dari situ akan tumbuh budaya menanam untuk ketahanan pangan,” ujar mantan Penjabat Gubernur Sulbar dan Kaltim ini.

Dalam hal program Makan Bergizi Gratis (MBG), dia menekankan dibutuhkan kreativitas dari kepala daerah di daerahnya untuk menyiapkan bahan pangan untuk Program MBG.

Begitu juga dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Akmal mengatakan, di tiap daerah harus dipikirkan bahwa Kopdes Merah Putih bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di masing-masing wilayahnya. Yakni dengan menyiapkan barang-barang yang bisa disuplai ke Kopdes Merah Putih, lalu dipasarkan ke masyarakat. Sehingga perekonomian rakyat bisa bergerak dengan koperasi.

Selaraskan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah

Rakornas yang dilaksanakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga dihadiri Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin.

Menurut Wabup, kegiatan Rakornas ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan umum dalam pemenuhan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Dan hal ini berdasarkan arahan Bapak Bupati Wajo, bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo dalam keikutsertaan Rakornas ini menegaskan bahwa posisi pemda sebagai mitra strategis dan akan terus mendukung dan berkomitmen untuk pelaksanaan program prioritas nasional dan Asta Cita Presiden,” ujar Baso Rahmanuddin. []