JAKARTA, KABARWAJO.ID – Lembaga riset media dan digital berbasis Artificial Intelligence (AI), Deep Intelligence Research (DIR), yang berkedudukan di Jakarta merilis hasil media monitoring Pemerintah Kabupaten Wajo selama Februari 2026.
Riset tersebut dilakukan dengan melakukan monitoring terhadap sentimen dan pemberitaan di media massa baik cetak, daring, dan elektronik, serta percakapan di media sosial (medsos).
Hasilnya, secara umum eksposur media pemberitaan terhadap Pemerintah Kabupaten Wajo berada dalam tone sentimen yang positif. Menurut Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR), Neni Nur Hayati, mayoritas pemberitaan menyoroti khususnya partisipasi Pemerintah Kabupaten Wajo dalam rapat koordinasi dengan akar rumput masyarakat dan sinergi dengan pemerintah pusat.
“Pemberitaan yang bersentimen negatif, relatif sedikit dan umumnya berkaitan dengan isu pelayanan publik dan infrastruktur jalan yang masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo,” ungkap Neni menyampaikan hasil risetnya secara ekslusif kepada KABARWAJO.ID, Senin (9/3).
Ia menuturkan, secara keseluruhan eksposur media selama periode monitoring menunjukkan bahwa pemberitaan tentang Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Wajo, didominasi oleh framing positif yang menekankan kinerja, koordinasi pemerintahan, serta komitmen pembangunan daerah, sehingga berkontribusi pada penguatan citra di ruang publik media.
Sementara riset di media sosial selama Februari 2026, menunjukkan data yang sangat rendah dari sisi unggahan maupun komentar dengan dominasi narasi kegiatan pemerintahan.
“Aktivitas percakapan paling banyak berasal dari TikTok, yang menjadi kanal utama dalam menyebarkan dan memperkuat narasi terkait aktivitas Bupati,” jelas Neni.
Disebutkan, pola percakapan di media sosial menunjukkan bahwa eksposur figur kepala daerah di ruang digital masih banyak dipengaruhi oleh konten informatif dan dokumentasi aktivitas pemerintahan, sehingga menghasilkan dominasi sentimen netral.
Dominasi Pemberitaan Media Lokal
Sementara hasil monitoring di media cetak, daring, dan elektronik, DIR mencatat publikasi Pemkab Wajo sepanjang Februari 2026 sebanyak 350 publikasi dengan penetrasi di angka 21,43 persen.
Adapun sentimen atau pembicaraan paling menonjol selama Februari 2026 yakni pelaksanaan Musrenbang, Wajo Ramadan Expo 2026, sidak harga komoditas menjelang Ramadan, keikusertaan pada Rakornas pemerintah daerah dan pusat, rapor kinerja setahun Andi Rosman dan dr Baso Rahmanuddin, kerja bakti di Ruang Terbuka Hijau, hingga buka puasa bersama Gubernur Sulawesi Selatan yang dihadiri Bupati Wajo Andi Rosman.
“Sentimen positif sebesar 96 persen, dan negatif ada 4 persen,” ujar Neni.
Lebih lanjut dia menambahkan, sejumlah pemberitaan menyoroti keterlibatan Bupati dalam berbagai forum strategis seperti rapat koordinasi pembangunan, perencanaan program daerah, hingga agenda yang melibatkan pemerintah provinsi maupun pusat.
Narasi yang berkembang di media menggambarkan adanya upaya aktif dari pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan berjalan selaras dengan agenda pembangunan yang lebih luas.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya membangun fondasi koordinasi yang kuat guna mempercepat realisasi berbagai program pembangunan serta meningkatkan efektivitas kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” papar lulusan Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung ini.
Menurut Neni, komposisi Key Opinion Leader (KOL) di Wajo saat ini didominasi penuh oleh pemberitaan media lokal. Tingginya intensitas pemberitaan dari media-media lokal tersebut menunjukkan bahwa ekosistem media daerah memiliki peran dalam mendistribusikan informasi mengenai aktivitas dan kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan hubungan komunikasi dengan media lokal menjadi faktor penting dalam menjaga pemberitaan dan memperkuat framing media yang menempatkan isu pembangunan daerah dan koordinasi pemerintahan sebagai narasi utama dalam eksposur publik,” urainya.
Kendati demikian, lanjut Neni, salah satu temuan yang menonjol dari hasil monitoring media sosial adalah relatif rendahnya tingkat eksposur percakapan publik terkait Bupati dan Wakil Bupati di Wajo. Volume percakapan di media sosial tersebut menunjukkan bahwa figur kepala daerah belum menjadi topik yang secara konsisten menarik perhatian luas di ruang percakapan digital.
“Rendahnya eksposur ini mengindikasikan bahwa aktivitas pemerintahan yang dilakukan belum sepenuhnya terdistribusi secara luas dalam ekosistem media sosial, baik melalui akun resmi pemerintah, ataupun media lokal. Sebagian besar percakapan yang muncul masih bersifat informatif atau berupa penyebaran ulang konten kegiatan,” jelas aktivis demokrasi ini.
Neni menuturkan, media monitoring berfungsi sebagai sistem peringatan dini (Early Warning System) dan memungkinkan kepala daerah mengukur akseptabilitas kebijakan, manajemen krisis dengan cara mendeteksi lonjakan sentimen negatif sebelum menjadi krisis reputasi nasional, serta pemetaan Key Opinion Leader (KOL).
“Sebagai pemimpin publik, persepsi masyarakat adalah legitimasi utama kekuasaan. Tanpa pengawasan media yang sistematis, seorang kepala daerah ibarat menakhodai kapal di tengah kabut tebal, ia tidak tahu di mana letak karang (krisis) dan di mana arah angin (aspirasi) berhembus,” pungkasnya.
[Adi PW]
