MAKASSAR – Wakil Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan, Mappiar HS, menegaskan pembenahan organisasi PWI di sejumlah kabupaten/kota di Sulsel tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah.
“Dalam satu tahun ke depan, penertiban data anggota, percepatan KTA, reaktivasi keanggotaan, dan regenerasi harus menjadi kerja bersama. Kita ingin tata kelola PWI di daerah lebih transparan, profesional, dan punya marwah,” kata Mappiar di Makassar, Rabu (12/8).
Ke depannya, PWI Sulsel akan berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) untuk memastikan setiap penyesuaian kepengurusan dan keanggotaan tetap berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Pembenahan itu bukan sekadar merapikan administrasi. Akan tetapi, menjadi upaya merawat rumah besar kewartawanan agar tetap berdiri kokoh di tengah perubahan zaman.
Pada rapat evaluasi internal PWI Sulsel, terungkap beberapa hal yang menjadi perhatian serius pengurus provinsi, yakni pembenahan struktur kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, upaya memperkuat administrasi, menertibkan data keanggotaan, serta menyiapkan regenerasi kepemimpinan di daerah.
Rapat itu dihadiri sejumlah pengurus Harian PWI Sulsel, di antaranya Ketua Suwardi Thahir, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Abdullah Rattingan, dan Iga K. Sementara Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi mengikuti rapat secara daring.
“Dari laporan di lapangan, ada beberapa persoalan mendasar yang harus segera kita selesaikan. Mulai dari Plt Ketua, penataan data anggota, pengurusan KTA, hingga regenerasi kepemimpinan di daerah,” kata Suwardi Thahir.
Rapat internal tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyatukan langkah sekaligus menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan FAS Rahmat selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel ke sejumlah daerah.
Menurut Suwardi Thahir, hasil kunjungan lapangan menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi. Beberapa daerah yang menjadi perhatian PWI Sulsel antara lain Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja.
Khusus PWI Kabupaten Wajo, yang menjadi pembahasan mencakup usulan anggota terkait perubahan nama media pada Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai dengan tempat kerja saat ini agar keanggotaan yang bersangkutan dapat kembali aktif. Data keanggotaan PWI di Wajo juga akan diverifikasi ulang. []
