“Kelak, akan kunasihati anak-anakku. Hiduplah seperti Larry, beranilah seperti warga Pati.”
Catatan : Edi Saputra P, S. Kom, M. Tr. AP
(Putra Wajo, ASN di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan)
Udara di alun-alun Pati terasa lebih pekat dari biasanya. Bukan karena kabut, melainkan karena gelombang massa yang datang dari berbagai kediaman. Petani, pedagang pasar, buruh, hingga pelajar berkumpul dengan satu tuntutan yang bergema dari pengeras suara: “Bupati Mundur!”.
Pemicu awalnya adalah rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Meski kebijakan itu dibatalkan dan permintaan maaf disampaikan, rasa kecewa rakyat sudah terlanjur membara. Renovasi alun-alun senilai miliaran rupiah, pembongkaran masjid bersejarah, kebijakan sekolah lima hari, dan proyek videotron yang dianggap tak relevan semuanya menjadi bahan bakar kemarahan.
Menurut teori legitimasi Max Weber, kekuasaan hanya dapat bertahan jika diakui secara sukarela oleh rakyat. Begitu pengakuan itu runtuh, legitimasi berubah menjadi sekadar kekuasaan formal tanpa dukungan moral.
Di Pati, runtuhnya legitimasi mulai terlihat, puluhan ribu warga rela meninggalkan sawah, toko, dan rumah demi berdiri di bawah terik matahari, menghadap pendopo yang pintunya terkunci rapat. Ketika kabar beredar bahwa bupati menolak mundur, tensi memuncak.
Botol air mineral melayang, pagar pendopo diguncang, dan sebuah mobil polisi terbakar. Aparat menembakkan gas air mata. Bau menyengatnya membuat mata perih, tetapi di tengah kekacauan itu justru lahir momen paling manusiawi: warga saling membasuh mata, menuntun yang terhuyung, membagi air terakhir yang mereka miliki.
Di sinilah teori solidaritas Émile Durkheim menemukan pembuktiannya. Solidaritas mekanik – yang lahir dari kesamaan pengalaman hidup – menjadi kekuatan pemersatu. Rakyat Pati, meski berbeda latar belakang, merasa senasib.
Mereka seakan menghidupkan kembali semangat gotong-royong yang pernah diserukan Soekarno: “Pembantingan tulang bersama, perjuangan bantu-membantu dengan pikiran, tenaga, dan jiwa raga untuk meringankan beban saudara-saudara kita.”
Aksi terus berlanjut, orasi dengan semangat dan kemarahan menggema. Media nasional mulai meliput secara intensif, memperkuat apa yang dalam teori gerakan sosial disebut political opportunity structure, situasi di mana sorotan publik dan momentum politik membuat pemerintah tak lagi leluasa mengabaikan tuntutan.
Pada 13 Agustus 2025, Bupati Pati akhirnya menyatakan pengunduran diri di hadapan puluhan ribu demonstran. Alasannya: demi menjaga persatuan dan kondusivitas daerah. Secara politik, langkah ini mencerminkan prinsip responsiveness dalam demokrasi, kemampuan pemerintah menanggapi tekanan publik sebelum krisis melebar.
Peristiwa ini layak dibaca sebagai pelajaran politik. Dari perspektif Jean-Jacques Rousseau, rakyat dan pemimpin terikat dalam kontrak sosial. Pemimpin menerima kekuasaan dari rakyat untuk bertindak demi kepentingan bersama. Ketika pemimpin gagal memenuhi amanat itu, rakyat berhak menarik kembali kepercayaan yang telah diberikan.
Di sisi lain, gerakan ini juga membuktikan bahwa kekuatan rakyat tidak semata diukur dari jumlah massa, tetapi dari kohesi sosial. Seperti kata Desmond Tutu, “Kemanusiaanku terikat pada kemanusiaanmu, karena kita hanya bisa menjadi manusia jika bersama.”
Kalimat ini seolah menjadi jiwa dari gerakan Pati 2025: sebuah kesadaran bahwa perjuangan satu orang adalah perjuangan semua.
Meski akhirnya gerakan ini berhasil, penulis punya satu harapan: jangan sampai ini jadi kebiasaan baru yang disalahgunakan. Apa yang terjadi di Pati adalah cerita tentang keberanian warga, tentang orang-orang biasa yang bersatu demi kebenaran. Itu indah, itu tulus. Tapi bayangkan, jika semangat seperti ini dimodifikasi jadi jurus politik untuk meruntuhkan lawan, tanpa alasan yang benar. Kalau itu terjadi, semua yang kita banggakan hari ini akan berubah jadi luka. Demokrasi akan kehilangan rohnya, dan rakyat akan jadi pion dalam permainan yang kejam.
Penulis berharap kisah ini tetap murni tentang rakyat yang bersuara karena hati mereka tak mau diam melihat ketidakadilan, bukan karena ada yang mengatur dari balik layar. Biarlah anak cucu kelak mengingat hari ini sebagai hari rakyat Pati berdiri tegak, bukan sebagai awal dari politik yang tega mengorbankan kebenaran demi kursi.
Kelak, ketika anak-anak bertanya, “Apa yang terjadi di Pati waktu itu?” mereka akan mendapat jawaban: Itu hari ketika rakyat berdiri tegak, tanpa gentar, dan membuktikan bahwa kedaulatan sejati selalu berada di tangan mereka. []
