Kabupaten Wajo Terbaik III Penanganan Stunting di Sulsel

Makassar, KABARWAJO.ID – Pemerintah Kabupaten Wajo menerima penghargaan terbaik III se-Sulawesi Selatan dalam capaian penurunan angka stunting.

Kabupaten Wajo mencatat penurunan angka stunting tertinggi ketiga se-Sulsel sebesar 6,9 persen serta prevalensi stunting terendah kedua di Sulsel, yakni 20,5 persen, sepanjang tahun 2024.

Penghargaan itu diberikan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada momen pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 yang dipusatkan di Lapangan Karebosi, Makassar, Minggu (27/7/2025).

Penghargaan diterima langsung Bupati Wajo Andi Rosman bersama Wakil Bupati Wajo Baso Rahmanuddin dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo, Fatmawati Amin.

Atas pencapaian tersebut, Bupati Andi Rosman menyatakan penghargaan itu tak lepas dari kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Pencapaian terbaik III ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menurunkan angka stunting.

“Salah satu pondasi utama pembangunan nasional adalah keluarga yang tangguh dan berdaya. Di Kabupaten Wajo, kami akan terus bersinergi dalam mendorong ketahanan keluarga sebagai kunci mencetak generasi emas di masa depan,” kata Andi Rosman.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Wajo berkomitmen mendukung program-program BKKBN, termasuk penguatan peran kader dan peningkatan kualitas layanan kepada keluarga melalui sinergi lintas sektor.

Selain penghargaan terbaik III dalam penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten Wajo juga menerima penghargaan khusus atas dedikasi dalam Pengimplementasian Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN yang mana Kabupaten Wajo berhasil mencapai 100 persen pelaksanaan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024.

Penanganan Stunting Bukan Sekadar Seremonial

Sementara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, dalam sambutannya menegaskan, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di Indonesia harus dimulai dari akar persoalan, bukan sekadar seremonial.

Wihaji menekankan pentingnya mengubah pola pendekatan penanganan masalah keluarga dari yang bersifat seremonial menjadi aksi nyata di lapangan.

Dia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kegiatan seperti Harganas menjadi ajang untuk melihat langsung persoalan keluarga, bukan sekadar peringatan simbolis.

“Perintah Pak Presiden, kita dibikin diminta untuk sederhana, yang penting jangan terlalu banyak seremonial, turun ke lapangan selesaikan masalah,” ujar Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN. (*)