Kejaksaan Bidik Dugaan Korupsi Pembangunan Islamic Centre

HALMAHERA TENGAH – Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Islamic Centre dan pagar Islamic Centre di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, memasuki babak baru.

Penyidik Kejari setempat telah menggelar penggeledahan di tiga kantor pemerintah daerah pada Rabu (8/7). Pembangunan Gedung Islamic Centre Kabupaten Halmahera Tengah itu melalui APBD 2022.

Kepala Kejari Halmahera Tengah Ashari Syam melalui Pelaksana Tugas Kepala Seksi Intelijen, Aditya Rizki Trinanda, mengatakan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Islamic Centre dan pagar Islamic Centre Kabupaten Halmahera Tengah.

Penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Imam Abdi Utama, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor PRINT-418/Q.2.15/Fd.2/07/2026 dan PRINT-419/Q.2.15/Fd.2/07/2026. Keduanya tertanggal 8 Juli 2026.

“Tiga lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan, yakni Kantor Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kabupaten Halteng, Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Halteng, dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halteng,” ungkap Ashari Syam dikutip dari keterangan tertulisnya Puspenkum Kejaksaan RI.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menelusuri berbagai dokumen, data elektronik, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan proyek, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan tender, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban proyek pembangunan Gedung Islamic Centre dan pagar Islamic Centre tahun anggaran 2022.

Seluruh barang bukti yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan didalami untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana, sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Penyidikan akan terus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan adanya kepastian hukum serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” pungkas Kepala Kejari Halmahera Tengah. []