KABARWAJO.ID – Pelaksana Tugas Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Farida Dewi Maharani, menekankan pentingnya memperkuat kapasitas media pemerintah daerah.
Hal itu, kata Farida, agar media yang dikelola humas pemda mampu menjadi jembatan antara kebijakan dan publik.
“Media pemerintah daerah adalah jembatan antara kebijakan dan publik. Jangan biarkan ruang publik dikuasai media yang tidak kredibel. Justru pemerintah daerah harus menggandeng media lokal yang sehat dan beretika,” kata Farida pada kegiatan Rembuk Komunikasi Publik (REKAP) Edisi ke-II dengan tema “Strategi Mengemas Informasi Kebijakan dan Menguatkan Media Pemda di Era Digital’ yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, Rabu (29/10).
Dalam kesempatan itu, Farida menyampaikan Kemkomdigi saat ini tengah menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait relasi media agar sinergi antara pemerintah dan media dapat berlangsung transparan dan profesional.
“Media pemerintah harus menjadi ruang dialog publik yang aktif, bukan sekadar papan pengumuman. ASN di bidang komunikasi publik harus menguasai cara bercerita yang menarik dan berbasis data,” ujar Farida.
Sementara itu, Plt Direktur Komunikasi Publik Kemkomdigi Marroli Jeni Indarto menegaskan pentingnya peran ASN di bidang Komunikasi Publik/Kehumasan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Komunikasi publik bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. ASN perlu beradaptasi dengan dinamika media agar pesan pemerintah tersampaikan secara efektif dan tidak kalah cepat dengan arus informasi digital,” ucapnya. []
