KABARWAJO.ID – Adanya kekosongan kepala sekolah definitif di beberapa lembaga pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dinilai berdampak pada proses administrasi pendidikan.
Ini disampaikan salah seorang tenaga pendidik dalam aspirasinya kepada Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo, AD Mayang, saat reses di Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Rabu (28/1/2026).
Disebutkan, salah satu imbasnya penginputan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tidak dapat dilakukan tanpa kepala sekolah definitif.
“Kalau tidak ada kepala sekolah definitif, penginputan Dapodik terhambat, dan ini berdampak langsung pada layanan pendidikan,” ucap Kepala UPTD di Majauleng itu.
Pada reses tersebut, warga tak hanya menyampaikan aspirasinya di bidang pendidikan, tetapi juga infrastruktur jalan serta rehabilitasi dan pembangunan pagar Posyandu (Postu) Desa Tajo
“Reses ini menjadi komitmen kami untuk terus hadir, mendengar, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata AD Mayang.
Masih Tentatif
Sebelumnya, Bupati Wajo Andi Rosman mengatakan kepastian mutasi menunggu Persetujuan Teknis (Pertek) BKN serta persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan.
Menurut Bupati, mutasi itu meliputi pejabat Eselon II, III, dan IV. Dia juga memastikan pelantikan pejabat mutasi jilid II itu akan dilakukan di ruang terbuka.
“Tetap di ruang terbuka,” kata Andi Rosman, saat dikonfirmasi KABARWAJO.ID di ruang kerjanya, Senin (5/1/2026).
Sementara Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri, menyatakan jadwal mutasi jilid II masih tentatif. (*/kawa)
