KABARWAJO.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang melakukan penanganan darurat bencana banjir akibat curah hujan tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Wajo sejak 8 April 2024 hingga 3 Mei 2024.
Imbas curah hujan yang tinggi tersebut menyebabkan naiknya permukaan air sungai dan merendam sejumlah desa di Kabupaten Wajo.
“Ada enam desa yang terdampak akibat banjir dengan ketinggian hingga 30-150 meter, yakni Desa Keera Pitumpanua, Belawa, Sabbangparu, Tanasitolo, dan Tempe,” kata Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di Kabupaten Wajo, Rabu (22/5/2024).
Menurut Suryadarma, penanganan darurat yang dilakukan oleh BBWS Pompengan Jeneberang berupa penanganan tanggul jebol Sungai Bila-Wajo di Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo.
“Penanganannya berupa Sand Bag sepanjang 15 meter dan timbunan tanah sepanjang 15 meter. Saat ini progres pekerjaannya telah mencapai 98 persen,” terang Suryadarma dalam keterangan tertulisnya.
Dia menambahkan, penanganan tanggul jebol Sungai Bila-Wajo terdapat juga di Desa Sappa, Kecamatan Belawa.
“Adapun pekerjaannya berupa Sand Bag sepanjang 100 meter dan timbunan tanah sepanjang 100 meter. Saat ini progres pekerjaannya mencapai 92 persen,” sebut Suryadarma.
Sementara penanganan tanggul jebol di Sungai Walanae, Desa Ujungpero, Kecamatan Sabbangparu, dengan rencana tindak lanjut untuk mengembalikan tanggul yang terputus dan pembuatan tanggul pasangan batu sepanjang 60 meter di belakang tanggul eksisting termasuk penanganan perkuatan tebing yang kritis sepanjang 100 meter.
“Untuk anggarannya, diusulkan menggunakan 10 persen dari nilai kontrak pengendalian banjir Sungai Walanae-Cenranae Kabupaten Wajo tahun 2024,” ujar dia.
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendorong Kementerian PUPR melalui BBWS Pompengan Jeneberang selaku mitra kerja untuk menangani tanggul di Sungai Walennae-Cenrana secara optimal.
“Masalah banjir tidak hanya dilakukan Kementerian PUPR saja, akan tetapi yang utama perlu kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan,” kata Andi Iwan Aras. []
Tinggalkan Balasan