JAKARTA – Pengusaha Pertashop yang tergabung dalam Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) meminta pemerintah membuka peluang bagi mereka untuk menyalurkan BBM subsidi, termasuk Pertalite.
Ketua Umum DPP HPMPI Steven mengatakan, saat ini Pertashop hanya diperbolehkan menjual BBM nonsubsidi, di antaranya Pertamax.
Menurut dia, jaringan Pertashop telah mencapai sekitar 6.500 outlet yang tersebar hingga berbagai pelosok Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah menyalurkan BBM subsidi secara lebih tepat sasaran.
“Untuk rekan-rekan wilayah Pertashop yang memungkinkan dan memenuhi kriteria, mohon sekiranya dapat diizinkan dibukakan peluang menjadi SPBU Kompak ataupun menjadi SPBU menjadi lembaga penyalur,” kata Steven dalam rapat audiensi dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa (8/9).
Steven beralasan, tingginya perbedaan harga antara BBM nonsubsidi dan subsidi mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM subsidi. Kondisi itu membuka peluang munculnya penjualan BBM subsidi secara eceran.
HPMPI meminta pemerintah menertibkan penjualan BBM subsidi secara eceran sekaligus mempertimbangkan jaringan Pertashop sebagai lembaga penyalur resmi.
“Penertiban eceran, karena sudah ada jaringan kami di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Kenapa tidak dimanfaatkan?,” ujar Steven.
Dalam kesempatan itu, HPMPI mendorong adanya pembahasan lintas kementerian dan sektor terkait keberlanjutan usaha Pertashop, terutama setelah muncul rencana Koperasi Desa Merah Putih ikut menyalurkan barang subsidi.
“Kita menghindari adanya tumpang tindih. Akan lebih baik kalau kita bisa kombinasi, kolaborasi,” seru Steven.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra meminta PT Pertamina dan BPH Migas menyusun mekanisme pengaturan penjualan BBM eceran, khususnya di wilayah yang jumlah pengecernya terus bertambah.
Menurut Endra, maraknya penjualan BBM eceran tidak hanya mengganggu keberlangsungan usaha Pertashop, tetapi juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Dari pengamatannya, lanjut dia, keberadaan pengecer yang semakin banyak bisa memudahkan masyarakat yang tidak berhak memperoleh BBM subsidi untuk mendapatkannya lewat jalur eceran.
Karena itu, Endra mengingatkan Pertamina dan BPH memastikan penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran, sekaligus tetap memberikan ruang bagi keberlangsungan usaha Pertashop.
“Persoalannya yang terjadi adalah karena begitu banyaknya pengecer-pengecer di jalan sangat banyak bahkan yang kemudian menjadi salah satu sebab juga kemudian produk dari Pertashop ini terganggu tidak hanya yang non-PSO (non subsidi) yang dijual tapi hampir semua jenis dijual, inilah yang kemudian menjadi soal,” kata dia.
Diketahui, maraknya penjualan BBM eceran semakin terlihat di tengah keterbatasan akses masyarakat terhadap SPBU. Kondisi tersebut membuat BBM eceran menjadi salah satu pilihan masyarakat, sekaligus turut memengaruhi keberlangsungan usaha Pertashop di sejumlah daerah.
“Mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu pada daerah-daerah memang susah. Misalnya yang ditempuh dengan BBM satu harga untuk daerah-daerah 3T tetapi untuk wilayah perkotaan mungkin harus ada aturan tertentu, sehingga kalaupun ini ada, maka harus dalam jumlah yang sangat terbatas,” pungkas politisi Partai Golkar ini. []
