Nestapa Warga Kabupaten Wajo: LPG 3 Kg Langka-Harga Melonjak, Antrean BBM Mengular, Pemerintahnya ke Mana?

Catatan : Adi Pallawalino [Founder KABARWAJO.ID]

Hari-hari yang berat dirasakan hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Wajo dalam beberapa pekan terakhir. Selain kelangkaan LPG 3 kilogram yang menyebabkan harga melonjak di tingkat pengecer, pemandangan yang sama terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Stok BBM bersubsidi cepat habis, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter bukan lagi hal yang baru.

Keresahan warga ditumpahkan di media sosial. Salah satu upaya bagaimana nestapa mereka dirasakan dan mendapatkan perhatian. Tak sampai di situ, kelangkaan LPG 3 kilogram yang disertai harga melonjak serta kelangkaan BBM bersubsidi sampai juga di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo. Mewakili aspirasi masyarakat, beberapa lembaga menyoroti polemik distribusi migas tersebut.

Di antaranya kelompok warga yang tergabung dalam Asosiasi Pemerhati Lingkungan (APALA) Kabupaten Wajo. Mereka menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Wajo pada Senin (29/6). APALA menyoroti sulitnya masyarakat, khususnya pengemudi truk, memperoleh bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Wajo. Termasuk di SPBU Empagae, Amessangeng, Ulugalung, dan Salojampu.

“Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa pembagian jatah BBM tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Pertamina melalui aplikasi MyPertamina. Seharusnya seluruh SPBU mengikuti prosedur yang sudah ditentukan,” kata Koordinator APALA Wajo, Supris Musyafir.

Dia menyatakan, kebijakan pembatasan tersebut justru berbeda dengan ketentuan kuota yang tercantum dalam aplikasi MyPertamina. Padahal, kuota yang telah ditetapkan melalui sistem tersebut dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan kendaraan, khususnya truk yang menempuh perjalanan jarak jauh.

APALA meminta DPRD Wajo mendorong Pertamina Fuel Terminal Parepare bersama instansi terkait rutin melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di SPBU, khususnya dalam penyaluran BBM bersubsidi.

“Kami khawatir kejadian serupa juga bisa terjadi di Kabupaten Wajo jika persoalan ini tidak segera dievaluasi. Karena itu kami meminta DPRD, khususnya komisi yang membidangi persoalan ini, ikut mengawal aspirasi masyarakat agar seluruh SPBU di Kabupaten Wajo memberikan pelayanan publik sesuai aturan yang berlaku,” ujar Supris.

Menurut dia, masyarakat sebagai pembayar pajak berhak memperoleh pelayanan publik yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif, termasuk dalam pelayanan penyaluran BBM bersubsidi.

Tak beda jauh dengan BBM bersubsidi, masyarakat Kabupaten Wajo juga dibuat resah dengan kelangkaan LPG 3 kilogram. Harganya pun melonjak di tingkat pengcer hingga Rp40 ribu per tabung.

“Di masyarakat dan dari aspirasi yang diterima DPRD Wajo, mengeluhkan adanya kelangkaan LPG 3 kilogram dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, harganya tembus Rp40 ribu per tabung,” kata Ketua Komisi II DPRD Wajo Herman Arif, Kamis (16/7).

Politisi Partai Gerindra ini meminta pihak Pertamina untuk merespons adanya kelangkaan LPG 3 kilogram tersebut. Selain itu, ada dugaan LPG 3 kilogram diselundupkan ke Morowali.

“Ini harus menjadi perhatian pihak Pertamina. Kelangkaan LPG 3 kilogram serta harga yang mahal di tingkat pengecer sangat meresahkan dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Tanggapan Pertamina

Menanggapi hal itu, Sales Branch Manager (SBM) Sulselbar VII Gas Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Mulian Pratama, berdalih penyaluran LPG 3 kilogram ke Kabupaten Wajo dalam kondisi normal dan lancar. Dia menyebutkan, rata-rata penyaluran mencapai 18.591 tabung per hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, penyaluran LPG 3 Kg di Kabupaten Wajo berjalan normal. Dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kebutuhan LPG, khususnya pada bidang pertanian yang membutuhkan pompa untuk irigasi. Kami terus melakukan pemantauan dan penyesuaian distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi,” ungkap Mulian dalam keterangan resminya, Kamis (16/7).

Dia menambahkan, peningkatan kebutuhan untuk pompanisasi irigasi dikarenakan sudah lama tidak turun hujan di wilayah Kabupaten Wajo.

“Namun, memang ada peningkatan demand untuk pompanisasi irigasi dikarenakan sudah lama tidak turun hujan,” ujar dia.

Mulian menambahkan, Pertamina akan melakukan monitoring secara intensif terhadap penyaluran LPG 3 kilogram serta mengoptimalkan pasokan di sejumlah wilayah dengan kebutuhan yang meningkat, khususnya kawasan pertanian.

Soal dugaan LPG 3 kilogram diselundupkan ke Morowali, dia berdalih pihak Pertamina belum menerima laporan atau temuan terkait dugaan LPG 3 kilogram diselundupkan ke Morowali.

“Terkait case ke Morowali sampai saat ini belum ada laporan atau temuan terkait isu tersebut,” kata Mulian melalui pesan WhatsApp.

Dia mengingatkan masyarakat membeli LPG 3 kilogram di pangkalan resmi karena harga di pangkalan telah ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah,” kata Mulian.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, agen, pangkalan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tetap berjalan sesuai ketentuan dan menjangkau masyarakat yang berhak.

Lilik menambahkan, apabila masyarakat menemukan kendala layanan maupun indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran LPG bersubsidi, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135.

“Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam menjaga distribusi energi yang aman, tepat sasaran, dan andal,” pungkas dia.

Belum Ada Respons dan Pernyataan Pemda

Ironisnya, di tengah keresahan masyarakat terkait polemik distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram, hingga tulisan ini ditayangkan belum ada respons atau pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Wajo maupun melalui dinas terkait.

Humas Pemerintah Kabupaten Wajo selaku juru bicara pemda lebih banyak memproduksi berita-berita seremonial yang lebih menonjolkan kegiatan pimpinan daerah menghadiri kegiatan tertentu. Tentunya, masyarakat menunggu langkah konkret Pemkab Wajo bersama pihak terkait dalam mengatasi polemik distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram. []