Pemerintah Tepis Kekhawatiran Proyek Ibu Kota Baru Senilai $ 32 Miliar

VOA – Seorang pejabat tinggi mengatakan, Rabu (8/3), bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan tidak akan terhenti ketika jabatan presiden berpindah tangan tahun depan, karena berbagai insentif baru diluncurkan untuk mendorong investasi.

Indonesia akan secara resmi mendeklarasikan kota, yang disebut Nusantara, sebagai ibu kota baru pada paruh pertama tahun 2024, kata kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat berkunjung ke wilayah pembangunan ibu kota baru itu di Kalimantan Timur.

Ia berbicara dari Sepaku, sebuah kecamatan di ibu kota baru di mana lebih dari 7.000 pekerja yang mengoperasikan ekskavator dan derek sedang meletakkan fondasi untuk istana kepresidenan baru di daerah yang dikelilingi oleh hutan kayu putih untuk produksi pulp dan kertas.

Nusantara adalah proyek unggulan Presiden Joko Widodo dan diproyeksikan sebagai kota hijau cerdas yang membentang hampir 260.000 hektare untuk menggantikan ibu kota Jakarta yang padat dan tenggelam dengan cepat di pulau Jawa.

Namun, dengan biaya $32 miliar dan pandemi COVID-19 yang menunda kemajuan, beberapa investor telah menyatakan khawatir proyek itu kehilangan momentum setelah Jokowi mengakhiri masa jabatan lima tahun kedua dan terakhirnya pada tahun 2024.

Ditanya apakah ibu kota akan berlanjut di bawah pemimpin baru, Bambang mengatakan kepada wartawan: “Jawaban saya adalah ya, tentu saja,” sambil mengutip undang-undang yang mendukung proyek tersebut.

Di bawah paket insentif yang diumumkan pada hari Rabu, pemerintah akan menghapus pajak perusahaan untuk perusahaan yang berinvestasi setidaknya 10 miliar rupiah ($647.660) di beberapa sektor selama 10 hingga 30 tahun, dengan tax holiday terpanjang diterapkan pada layanan publik dan infrastruktur hingga tahun 2035.

Pemotongan pajak juga akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan asing yang memindahkan kantor pusatnya ke Nusantara dan perusahaan-perusahaan keuangan yang didirikan di zona keuangannya.

Beberapa insentif lainnya adalah biaya penelitian dan pengembangan akan mendapat potongan pajak, sementara pajak impor atas barang modal akan dihapuskan.

Pemerintah juga akan memberikan hak atas tanah selama 95 tahun, yang dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, jauh lebih lama daripada di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Kesuksesan pembangunan ibu kota baru bergantung pada keterlibatan sektor swasta, mengingat hanya 20 persen biaya ditanggung oleh negara. “Saya kira investor akan senang jika melihat pemerintah bergerak lebih dulu, makanya sebagian besar gedung dan fasilitas di tahun 2024 dibayar dari APBN,” kata Bambang.

Meskipun belum ada kesepakatan pribadi yang ditandatangani, ada lebih dari 100 surat minat dari perusahaan dalam dan luar negeri termasuk dari Malaysia, China dan Amerika Serikat, kata Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN.

Sebuah istana, kantor kepresidenan, alun-alun kota, dan empat gedung kementerian akan siap pada Agustus 2024, ketika Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79, menurut kepala perencana kota Vallin Tsarina.

Budi Kurniawan, Deputi Manajer Proyek Pembangunan Istana, mengatakan sejauh ini kemajuan di lokasi tersebut baru mencapai delapan persen. [ab/uh]

(Konten VOA Indonesia)