Sengkang, KABARWAJO.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo selaku pengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Callaccu menggelar pertemuan dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di kantor DLH, Rabu (22/10).
Pertemuan ini sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Kantor DPRD Wajo serta rapat dengan Asisten II Pemerintah Kabupaten Wajo. Pada pertemuan ini, DLH Wajo menghadirkan nama-nama awal yang terdata sebagai pengguna pertama booth UMKM di RTH usai dibangun pada tahun 2022.
“Jadi, yang hadir adalah nama awal yang menempati booth UMKM di RTH. Tercatat ada 29 nama yang menandatangani surat pernyataan saat dilakukan pembagian awal,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, Andi Cakunu.
Dia menambahkan, pengguna awal booth UMKM di RTH Callaccu tetap menjadi prioritas selama berkomitmen untuk menempati kembali booth berjualan tanpa harus dipindahtangankan ke pihak lain.
“Pemda akan mengatur kembali dan diberi waktu hingga 1 November. Kalau belum ada, diberi perpanjangan waktu hingga 8 November. Selanjutnya, booth yang masih kosong akan dilakukan seleksi,” jelas Andi Cakunu.
Sementara itu, Sekretaris DLH Kabupaten Wajo Andi Ahmad Ridha menambahkan, pihaknya akan melakukan verifikasi kembali bagi pengguna booth UMKM di kawasan RTH Callaccu.
“Bagi yang tidak ada, harus jelas siapa yang mewakili dan dibuktikan dengan adanya surat kuasa,” kata Andi Ridha.
Salah seorang pelaku UMKM, Dicky, menyorot masalah keamanan di kawasan RTH Callaccu yang kerap menjadi tempat berbuat mesum pada malam hari serta tempat mabuk-mabukan.
“Kami minta Satpol PP untuk setiap malam melakukan patroli. Jangan pada jam 8-9 (malam) turun, tapi pada tengah malam kalau memang mau melakukan patroli,” ujarnya.
Masukan lainnya untuk penataan ulang RTH Callaccu disampaikan Azis. Dia berharap ada Surat Keputusan (SK) bagi para pelaku UMKM yang berlaku satu tahun dan dilakukan pembaruan.
“Tetap prioritaskan penjual lama. Yang perlu menjadi perhatian juga adalah terkait instalasi listrik yang perlu ditata karena ini berisiko merenggut korban jiwa apalagi pada musim penghujan. Pedagang luar yang ada di sekitaran RTH saya kira juga perlu dilakukan penertiban,” ujar Azis.
Hadir pada pertemuan tersebut perwakilan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Wajo, Dinas Perhubungan, serta perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja. []
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan Reza Faisal Saleh melakukan kunjungan…
Mantan Penjabat Bupati Wajo Andi Bataralifu mengemban tugas baru di lingkup Kementerian Dalam Negeri.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil…
Pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dari M Qodari kepada Syahganda Nainggolan pada Jumat (2/10)…
Sehari setelah dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI pada Kamis (1/10) oleh Presiden Prabowo Subianto, Jenderal…
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam hal akses layanan…