Penganggaran Kerja Sama Media di Diskominfo Wajo Jadi Sorotan, Founder KABARWAJO.ID Harap Bupati-Wabup Responsif

Sengkang, KABARWAJO.ID – Pengganggaran kerja sama media di Dinas Kominfo Kabupaten Wajo menuai sorotan. Puluhan pekerja media yang tergabung dalam Forum Organisasi Media Daerah (Formada) Kabupaten Wajo menyuarakan aspirasi mereka di Gedung DPRD Wajo pada Senin (8/6).

Aspirasi para pekerja media tersebut diterima Anggota DPRD Kabupaten Wajo, yakni Mustafa, Fery Surachmat, dan Risman Lukman. Dalam pertemuan itu, para pekerja media meminta agar DPRD Kabupaten Wajo kembali mengalokasikan anggaran kerja sama publikasi dan diseminasi informasi melalui media massa secara proporsional, transparan, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal lain yang menjadi sorotan yakni anggaran kerja sama media yang dinilai sangat minim. Formada mendorong DPRD dan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk membangun ekosistem media yang sehat melalui program pembinaan, peningkatan kapasitas wartawan, penguatan kompetensi perusahaan pers, literasi media, serta pengembangan kemitraan profesional antara pemerintah daerah dan insan pers.

Anggota DPRD Kabupaten Wajo Fery Surachmat yang menerima aspirasi pekerja media tersebut menyatakan, pihaknya siap membantu memperjuangkan aspirasi insan pers sesuai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki DPRD.

“Apa yang menjadi keluh kesah teman-teman media akan menjadi perhatian kami. DPRD Wajo akan membantu memperjuangkan apa yang diaspirasikan teman-teman hari ini,” kata Fery.

Dia mengakui, kondisi fiskal pemerintah daerah pada tahun 2025 hingga 2026 mengalami tekanan. Namun demikian, menurut Fery, keberadaan media sebagai mitra strategis pemerintah dan DPRD tetap perlu mendapatkan perhatian.

Anggota DPRD Wajo lainnya Risman Lukman menjelaskan, kebijakan penganggaran media melalui satu pintu sebelumnya dilakukan dengan tujuan pemerataan. Meski demikian, ia menilai masukan yang disampaikan Formada menjadi bahan penting bagi DPRD untuk dibahas bersama pemerintah daerah.

“Masukan hari ini menjadi entry point bagi kami untuk dibicarakan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memperhatikan bagaimana pers dapat terus tumbuh sebagai mitra strategis dan juga memperhatikan kesejahteraan insan pers,” ujar Risman.

Sebagai ketua penerima aspirasi, Mustafa menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan Formada merupakan persoalan yang memiliki urgensi dan patut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Wajo.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya akan diteruskan ke komisi terkait agar dapat dicarikan solusi dengan mempertemukan unsur Pemerintah Daerah, DPRD Wajo, dan media,” tegasnya.

Dia berharap lewat pertamuan ini nantinya terbangunnya sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan media massa dalam mendukung pembangunan daerah serta keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wajo.

Pinta Bupati-Wabup Wajo Responsif

Sementara itu, pendiri KABARWAJO.ID Sapriadi meminta Bupati dan Wakil Bupati Wajo responsif terhadap permasalahan dan aspirasi yang disampaikan pekerja media yang tergabung dalam Formada.

Menurut wartawan yang akrab disapa Adi Pallawalino ini, minimnya anggaran kerja sama media membuat publikasi pemberitaan Pemerintah Kabupaten Wajo tidak berjalan optimal.

“Sudah saatnya Bupati dan Wakil Bupati Wajo mengevaluasi komunikasi publik Pemkab Wajo, apalagi dengan jabatan Kepala Bagian Humas yang bisa dibilang lowong karena hanya dijalankan Pelaksana Tugas. Peran Humas di sini sangat sentral, karena memegang peranan sebagai juru bicara Pemkab Wajo dan harus tanggap merespons isu serta dinamika yang berkembang di daerah,” ungkap Adi Pallawalino.

Wartawan yang malang-melintang di beberapa media ini menambahkan, jangan ada lagi oknum seperti di era pemerintahan sebelumnya yang terkesan mendominasi anggaran kerja sama media.

“Kerja sama media di Pemkab Wajo sudah saatnya dievaluasi demi memaksimalkan komunikasi publik. Tak ada lagi oknum yang terkesan mendominasi anggaran,” kata dia.

Sebelumnya, pada masa kampanye Pilkada Wajo 2024 pasangan bertagline AR-Rahman ini menegaskan komitmennya terhadap penguatan kerja sama dan kolaborasi dengan media.

“Komitmen kami untuk memperkuat kerja sama dengan media dan wartawan, karena pers berperan dalam pemberitaan serta menghadirkan kontrol sosial untuk mendukung jalannya pemerintahan yang bersih,” kata dr Baso Rahmanuddin dalam sesi konferensi pers di Kantor KPU Wajo, Rabu (28/8).

Koordinator Divisi Media dan juru bicara paslon AR-Rahman, Andi Gusti Makkarodda menambahkan, komitmen pasangan AR-Rahman bagi sinergitas dengan media dalam hal pemberitaan dan fungsi kontrol sosial.

Menurutnya, jurnalisme yang berkualitas dibutuhkan dalam hal penyampaian informasi, edukasi, dan meningkatkan literasi dalam masyarakat.

Dorong Media Lokal Menjadi Rujukan dan Kredibel

Di kesempatan yang berbeda, Pelaksana Tugas Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, mendorong media-media lokal mampu menjadi media rujukan yang kredibel.

Ini disampaikan Farida saat menghadiri Bimbingan Teknis Relasi Media “MediaConnect : Menguatkan Relasi, Menyatukan Narasi” di Surabaya, Rabu (19/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Farida mengajak aparatur komunikasi publik daerah untuk mengadopsi paradigma relasi media yang proaktif dan kolaboratif sebagai kemitraan jangka panjang.

Bimtek itu juga bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola relasi media sebagai mitra strategis dan pilar komunikasi publik.

“Pemerintah harus berkolaborasi. Kolaborasi antar-pemerintah menjadi penting, dan kolaborasi dengan media itu menjadi penting juga. Dalam konteks berkolaborasi dengan teman-teman media, ada hal yang lebih penting adalah tanggung jawab kita,” kata Farida.

Tanggung jawab tersebut, lanjut dia, adalah memastikan media-media lokal menjadi media rujukan yang kredibel.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendorong kapasitas dari media lokal, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi media yang kredibel,” ujar Farida. [nas]