Pengelola SPBU di Wajo Tanda Tangani Komitmen Bersama, Mengapa Tak Ada Pengaturan Pembelian Solar Bersubsidi?

KABARWAJO.ID – Sejumlah pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Kabupaten Wajo sepakat menerapkan sistem ganjil-genap bagi kendaraan roda dua dan roda empat dalam mengatasi antrean BBM.

Hal itu ditegaskan melalui surat pernyataan komitmen bersama yang ditandatangani sejumlah pengelola SPBU di Kabupaten Wajo per tanggal 25 September 2026.

Para pengelola SPBU yang menandatangani komitmen bersama tersebut yakni SPBU Ulugalung, SPBU Anabanua, SPBU Ciromanie, SPBU Sawerigading, SPBU Tarumpakkae, SPBU Empagae, SPBU Pahlawan, SPBU Siwa, SPBU Sompe, SPBU Tobarakka, SPBU Sentral, serta pihak Pertamina Patra Niaga.

Namun, dalam 7 poin pernyataan komitmen bersama tersebut, tidak membahas terkait pengaturan pembelian solar bersubsidi.

Aturan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite diatur dalam poin ke-3 yang mana kendaraan roda empat dibatasi maksimal 35 liter sementara kendaraan roda dua dibatasi maksimal 5 liter. KABARWAJO.ID masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait mengenai aturan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menerapkan sistem ganjil-genap dalam pengisian BBM subsidi.

“Untuk mengurai antrean diberlakukan sistem pengisian berdasarkan plat nomor kendaraan ganjil-genap di seluruh SPBU di Sulawesi Selatan,” seru Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Sulsel, Andi Kasman, melalui surat edaran terkait penanganan antrean panjang di SPBU, Sabtu (12/9).

Selain itu, dalam suratnya yang ditujukan kepada Executive General Manager Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga, Dinas ESDM Sulsel meminta penjadwalan ulang pengisian BBM kendaraan jenis truk untuk dialihkan pada malam hari untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar di jam operasional siang.

“Pembatasan pengisian pada indikator satu bar ke bawah. Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan satu bar ke bawah untuk mencegah panic buying dan pengisian berulang,” lanjut edaran Dinas ESDM Sulsel.

SPBU yang tidak melengkapi operator pada setiap nozel akan diberikan sanksi. Jika tidak ada perbaikan, pengoperasian SPBU tersebut diambil alih oleh PT Pertamina dan dilakukan evaluasi izin operasionalnya.

Andi Kasman menuturkan, sejumlah temuan dari hasil pemantauan Satuan Tugas (Satgas) Tertib Pengisian BBM di lapangan. Di antaranya kendaraan yang melakukan transaksi secara berulang hingga adanya kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah tidak wajar.

Andi Kasman menyebutkan, pihaknya akan meneruskan temuan kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Hasil pemantauan Satgas, sejumlah bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain kendaraan dengan tangki telah dimodifikasi, transaksi pengisian berulang dalam satu hari, serta penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan pada STNK.

Selain itu, ditemukan pula kendaraan yang menggunakan tangki ganda, pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar atau tidak sesuai dengan konsumsi normal kendaraan.

“Ada juga jenis pelanggaran kendaraan yang menggunakan beberapa barcode untuk melakukan transaksI serta kurangnya operator nozzle di SPBU yang melayani,” kata Andi Kasman di Makassar.

Berikut komitmen bersama pengelola SPBU se-Kabupaten Wajo untuk penyaluran BBM dalam rangka penanganan antrean di SPBU.

1. Menerapkan rekayasa sistem ganjil-genap untuk kendaraan roda dua dan empat sesuai hasil rapat koordinasi dan ketentuan yang berlaku berdasarkan angka terakhir nomor polisi sesuai kalender Masehi dan efektif mulai hari Senin, 28 September 2026 (Genap) hingga 5 oktober 2026 dan akan dievaluasi lebih lanjut.
2. Menempatkan 1 nosel 1 petugas.
3. Membatasi pengisian volume BBM Pertalite 35 liter roda empat dan 5 liter untuk kendaraan roda dua.
4. Memasang papan informasi di area SPBU yang mudah dilihat masyarakat yang memuat aturan bahwa menjual kembali BBM bersubsidi tanpa izin resmi merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum serta bertentangan dengan prinsip kepatuhan dalam agama.
5. Penggunaan barcode bersubsidi hanya digunakan satu kali dalam wilayah Kabupaten Wajo.
6. Petugas operator tidak melayani kendaraan modifikasi tangki penampungan BBM di luar standar untuk semua jenis kendaraan.
7. Setiap petugas pelayanan wajib melaksanakan ketentuan ini secara konsisten, tertib, dan tidak diskriminatif kepada seluruh konsumen.

(tim)