BOGOR – Selaku pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional menyadari pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam mendukung keberhasilan implementasi program Presiden Prabowo Subianto.
“Penguatan aspek hukum dan komunikasi publik merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam tata kelola program pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan program dapat berjalan lebih akuntabel sekaligus menjaga kepercayaan publik,” kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, di Bogor, Kamis (5/3).
Dalam kegiatan penyuluhan pemberian layanan bantuan hukum itu, sekaligus menyelaraskan strategi komunikasi guna mendukung pelaksanaan program MBG yang transparan dan akuntabel.
Pada sesi diskusi, peserta mendapatkan pemaparan mengenai potensi persoalan hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan program pemerintah, langkah mitigasi risiko, serta strategi komunikasi publik yang adaptif agar informasi program tersampaikan secara jelas dan akurat kepada masyarakat.
Hidayati menambahkan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan kelembagaan dalam menghadapi berbagai potensi persoalan hukum sekaligus memastikan penyampaian informasi program kepada masyarakat berjalan secara tepat.
“Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif agar seluruh kebijakan dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar dia. []
