Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Arif Fakrulloh menegaskan pemerintahan untuk era sekarang ini sudah wajib melakukan transformasi digital dalam proses pelayanan kepada publik.
Menurutnya, transformasi digital atau pemerintahan yang digital adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah pilihan.
Hal itu diungkapkan Prof Zudan saat bersama pejabat dan staf penyelenggara Digital Signature Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), akhir pekan lalu di Jakarta.
“Digitalisasi itu bukan lagi pilihan tapi sebuah kebutuhan. Pemerintahan harus agile (lincah) dalam menghadapi transformasi digital,” ujar Zudan.
Dia mengatakan, untuk saat ini pemantik digitalisasi pemerintahan dalam melayani masyarakat adalah digital signature atau tanda tangan elektronik (TTE).
Makanya, lanjut Zudan, yang dia lakukan saat ini di Sulsel adalah mempercepat penerbitan TTE bagi pejabat ASN sehingga pelayanan pemerintah tidak berbelit-belit dan memakan waktu lama.
Untuk memacu peningkatan pengguna digital signature ini, Zudan melakukan dengan pendekatan kesadaran kolektif.
“Kita mau bersama-sama bergerak memperbaiki diri. Dulu masa’ harus sama dengan sekarang. Surat harus jadi berhari-hari hanya karena menunggu pimpinan keluar daerah. Surat dengan tanda tangan basah perlahan kita tinggalkan dan bertransformasi ke digital signature,” ujar Zudan.
Dengan tanda tangan elektronik tersebut, kata dia, di mana pun dan kapan pun pemimpin atau kepala dinas bisa menandatangani surat surat rutin.
“Pelayanan lebih cepat, masyarakat senang. Ke depan ini digital signature-nya kepala sekolah akan kita terbitkan,” pungkas dia. []
Tinggalkan Balasan