Ranperbup Wajo soal Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa dalam Tahap Harmonisasi

Makassar, KABARWAJO.ID – Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Wajo tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa (BKKPD) dalam proses harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Selatan.

Harmonisasi Ranperbup itu dilaksanakan melalui rapat virtual pada Kamis (23/10) yang dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati.

Rapat harmonisasi Ranperbup terkait BKKPD ini diikuti tim penyusun Ranperbup dari Pemerintah Kabupaten Wajo, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel, serta Analis Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menekankan pentingnya konsistensi norma dan kecermatan dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Rapat harmonisasi Ranperbup tersebut merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo Nomor 100.3/248/Setda tanggal 25 September 2025.

“Regulasi yang baik bukan hanya tersusun rapi, namun harus dapat diterapkan dengan efektif oleh pemerintah desa,” kata Heny dalam arahannya.

Adapun beberapa penajaman dan penyempurnaan substansi, yakni penggunaan istilah “pencairan BKKPD”, ketentuan jangka waktu penganggaran menggunakan perhitungan hari kalender, serta perlunya penambahan norma terkait batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan.

Sementara dari pihak pemrakarsa Ranperbup menyatakan aturan teknis lebih lanjut akan dituangkan melalui Peraturan Desa.

Dari hasil diskusi dan masukan peserta rapat, Ranperbup itu dinilai telah memenuhi aspek substansi dan dapat dilanjutkan pada tahapan finalisasi dengan menyesuaikan catatan perbaikan yang telah disepakati.

“Kami siap mendukung pemerintah daerah dalam memastikan setiap regulasi yang diterbitkan memiliki landasan hukum yang kuat dan mudah dilaksanakan,” ujar Heny dalam keterangan tertulisnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, memberikan apresiasi atas kolaborasi dalam proses harmonisasi Ranperbup Wajo tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa (BKKPD).

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penyusunan regulasi yang baik merupakan salah satu fondasi pentingnya,” ujar Andi Basmal.

Selanjutnya, disepakati untuk melakukan penyesuaian akhir terhadap naskah Ranperbup Wajo yang kemudian akan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan sebagai dasar penerbitan hasil harmonisasi. []