Sengkang, KABARWAJO.ID – Sejumlah tanggul di beberapa daerah aliran sungai di Kabupaten Wajo, di antaranya tanggul di Bendung Awo, Kecamatan Pitumpanua, dan Kecamatan Sabbangparu, dilaporkan mengalami kerusakan.
Hal ini disampaikan Komisi III DPRD Kabupaten Wajo saat menyambangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang di Makassar, Kamis (6/11).
“Kondisi ini dilaporkan ke pihak BBWS Pompengan Jeneberang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengelolaan di sepanjang aliran sungai di Kabupaten Wajo,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki.
Pada kesempatan itu, Komisi III DPRD Wajo juga melaporkan terkait kondisi jembatan gantung Tokampu-Tonrongnge di Kecamatan Tempe yang kritis. Landasan beton jembatan bergeser dan retak hingga 20 sentimeter akibat hujan deras pada 25 Oktober 2025 lalu.
“Jembatan gantung Tokampu-Tonrongnge mengalami kerusakan cukup serius akibat hujan deras pada 25 Oktober 2025, yang menyebabkan landasan beton bergeser dan retak antara 10 hingga 20 sentimeter. Kondisi ini juga menimbulkan keretakan pada lantai dasar tanjakan jembatan,” ujar Andi Bayuni.
Dalam laporannya ke pihak BBWS Pompengan Jeneberang, dia menyatakan telah dilakukan penanganan darurat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Wajo berupa pemasangan talud bronjong, patok balok kayu, serta batu gajah.
“Ini untuk mencegah kerusakan yang lebih parah pada jembatan dan area sekitarnya,” kata politisi Partai Golkar ini.
Dia berharap, Kabupaten Wajo memperoleh perhatian khusus dalam bentuk program fisik dari BBWS Pompengan Jeneberang, terutama untuk penanganan tanggul dan lanjutan proyek sheet pile di sepanjang aliran Sungai Walannae.
Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Pompengan Jeneberang, Zulf Arifin, menyatakan laporan dari Komisi III DPRD Wajo itu akan menjadi bahan pertimbangan dan dasar tindak lanjut dalam program kerja BBWS ke depan.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Untuk memperkuat tindak lanjut, sebaiknya ada surat resmi permintaan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Wajo terkait permasalahan yang telah dilaporkan,” ujar Zulf Arifin. [hms]
