Wabup Wajo Sepakat Penataan Ulang Pengelolaan Kawasan UMKM di RTH Callaccu, Cegah Praktik Penyewaan oleh Oknum Tertentu

Sengkang, KABARWAJO.ID – Wakil Bupati Wajo, dr Baso Rahmanuddin, menegaskan pihaknya sepakat untuk dilakukan penataan ulang dan pengelolaan booth-booth atau kontainer untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik Pemerintah Kabupaten Wajo yang ada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Callaccu, Kecamatan Tempe.

“Kami dari Pemda setuju dengan adanya penataan ulang di RTH Callaccu, sehingga praktik-praktik penyewaan oleh oknum bisa dihentikan,” kata Wabup Wajo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (7/10).

Menurut DBR, perlu adanya optimalisasi dalam pengelolaan RTH Callaccu sehingga bisa memberikan manfaat ekonomis dan berkontribusi pada perputaran ekonomi masyarakat.

Demi kenyamanan pengunjung RTH, Wabup Wajo juga merespons baik adanya usulan terkait pembangunan toilet umum di kawasan RTH Callaccu.

“Saya mengalaminya, saat ada kegiatan di pelataran RTH Callaccu, toilet hanya ada di bagian timur tepat di musala. Jadi memang perlu ada penambahan toilet umum untuk kenyamanan pengunjung,” ujar Baso Rahmanuddin.

Sebelumnya, dalam aspirasinya di DPRD Kabupaten Wajo, perwakilan pelaku UMKM di kawasan RTH Callaccu menyampaikan keresahannya terkait adanya dugaan praktik penyewaan booth kontainer milik pemerintah daerah oleh oknum tertentu, Jumat (3/10).

Salah satu aspirator, Herianto, mengungkapkan bahwa booth yang sejatinya merupakan aset Pemda justru dipungut biaya sewa kepada pedagang baru dengan tarif bervariasi, mulai Rp 2 juta hingga Rp 3,5 juta per tahun.

“Pertanyaan kami, betulkah pengguna baru memang diwajibkan membayar sewa per bulan atau per tahun dengan jumlah berbeda-beda?” kata Herianto.

Sukma, salah satu pedagang di RTH Callaccu, juga mengaku sempat diminta membayar Rp 350 ribu per bulan oleh seorang oknum berinisial L yang pertama kali menempati booth tersebut.

“Awalnya saya diminta bayar setahun, tapi karena tidak sanggup, akhirnya per bulan. Itu pun saya diminta jangan cerita ke orang lain. Katanya kalau bocor, bisa berdampak ke saya juga,” ungkap Sukma.

Para pedagang juga menyoroti adanya praktik penguasaan booth oleh segelintir orang. Bahkan, disebut ada satu orang yang menguasai hingga tiga booth, lalu menyewakannya kembali ke pedagang lain.

“Pernah ada pedagang jagung diusir karena telat bayar. Sekarang tempat saya juga terancam karena masa sewa katanya sudah hampir habis,” tambah Herianto.

Para pelaku UMKM berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti. Mereka menegaskan bahwa keberadaan UMKM di RTH Callaccu bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi daerah.

“Kami mohon masalah ini jangan dibiarkan, karena kalau berlarut-larut bisa menimbulkan persoalan baru yang tidak diinginkan,” pinta mereka.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Wajo Andi Rustan meminta para pedagang tetap menahan diri dan tidak terpancing emosi. Ia mengatakan semua aspirasi akan ditindaklanjuti untuk mencari solusi dan penyelesaian terbaik.

“Aspirasi ini akan kami teruskan ke pimpinan. Nanti akan dijadwalkan rapat dengar pendapat agar masalah ini segera jelas dan ada penyelesaiannya,” tegasnya.

Secara terpisah, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo Alamsyah menyatakan, tidak dibenarkan kontainer (booth) milik Pemerintah Kabupaten Wajo yang ada di kawasan RTH untuk diperjualbelikan atau disewakan oleh oknum tertentu.

Sementara Kepala Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Wajo Andi Aso Ashari menuturkan, pemerintah daerah tidak memberlakukan retribusi terhadap para pedagang UMKM yang ada di kawasan RTH Callaccu.

“Tidak ada retribusi dalam bentuk penyewaan booth kontainer, yang ada retribusi sampah yang dikelola DLHK,” pungkas Andi Aso Ashari.

(Adi PW)