Sengkang, KABARWAJO.ID – Rapat dengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo terkait polemik Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir berlangsung alot di Gedung DPRD Wajo, Selasa (3/3).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Wajo, AD Mayang, Anggota DPRD mencecar perwakilan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makassar dan Koordinator Wilayah SPPG terkait polemik MBG.
Anggota DPRD Wajo Junaidi Muhammad mempertanyakan terkait sanksi apabila nilai gizi belum terpenuhi. Sementara Anggota DPRD Wajo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Risman Lukman menyebutkan, bahwa secara kasat mata menu MBG yang viral di media sosial tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan orang tua siswa.
“Di sini tidak lagi mencari pembenaran, akan tetapi berdasarkan realita yang dilihat bersama, nilai harganya tidak sesuai dengan espektasi yang diharapkan,” kata Risman.
Menanggapi hal itu, Kepala Tata Usaha KPPG Makassar Risna Ernawati mengatakan, hal-hal yang menjadi pertanyaan dan sorotan dari Anggota DPRD Wajo akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Wajo.
“Ini jadi bahan evaluasi bagi kami, malam ini juga saya akan kumpul SPPG untuk melakukan evaluasi terkait menu, bangunan, anggaran, maupun oknum yang melakukan pelanggaran,” ujar Risna. [AP]
