Komisi II DPRD Wajo Kunjungi Dinas Perkebunan Sulbar

Mamuju – Komisi II DPRD Kabupaten Wajo melakukan kunjungan kerja di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis (25/4/2024).

Rombongan ini dipimpin Ketua Komisi II DPRD Wajo Sudirman Meru bersama 7 anggota DPRD Wajo. Mereka diterima langsung Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat Herdin Ismail didampingi Sekretaris Andi Sitti Kamalia beserta Staf Dinas Perkebunan Sulbar.

Pertemuan itu di antaranya membahas terkait Pokok Pikiran (Pokir) tematik, tata kelola administrasi dari konvensional ke elektronik dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), koordinasi-kolaborasi-sinergitas antara legislatif dan eksekutif, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan misalnya melalui rapat virtual.

Herdin dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPRD Wajo atas kunjungannya ke Disbun Sulbar.

Dia berharap pertemuan itu dapat saling tukar informasi tentang program dan kegiatan di bidang perkebunan, program unggulan yang dilaksanakan serta kemajuan-kemajuan yang telah diraih.

Herdin juga mengenalkan terkait program yang telah diterapkan di Pemprov Sulbar seperti Srikandi dan hasilnya Sulbar masuk 10 besar daerah teraktif menggunakan Aplikasi Srikandi.

“Hal ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama, sekaligus menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur capaian kualitas penyelenggaraan oleh setiap OPD dan Unit Pelaksana Teknis,” ujar Herdin Ismail.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Wajo Sudirman Meru mengatakan, dari hasil diskusi bersama Disbun Sulbar, diharapkan mendapatkan saran dan masukan terkait upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi di Wajo.

“Khususnya seperti regulasi yang mengatur tentang pengawasan terhadap hasil panen yang dilakukan oleh OPD untuk para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri serta langkah-langkah dalam memberikan bantuan bagi masyarakat petani bersumber dari dana anggaran APBD dan APBN,” sebut politisi PAN ini.

“Saran dan masukan dari Disbun Sulbar mengenai pengelolaan dan pengembangan perkebunan kami harap bisa dilaksanakan dan diterapkan di daerah Wajo,” pungkas Sudirman Meru. []