Mengingat Lagi Serangkaian Dinamika Menuju Pelantikan Pj Bupati Wajo

KABARWAJO.id – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan Penjabat Bupati Luwu dan Penjabat Bupati Wajo di Baruga Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (21/2/2024).

Pelantikan kedua penjabat kepala daerah itu sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulawesi Selatan Muhammad Saleh sebagai Pj Bupati Luwu, dan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Andi Bataralifu sebagai Penjabat Bupati Wajo.

Merujuk SK Mendagri, kedua penjabat kepala daerah ini akan mengemban tugas selama setahun dengan salah satu agenda utama mempersiapkan pelaksanaan Pilkada di daerah masing-masing serta sejumlah tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Merunut ke belakang, serangkaian dinamika mewarnai prosesi penunjukan hingga pelantikan Pj Bupati Wajo yang kini diemban putra daerah yang lama malang-melintang di Kemendagri, Andi Bataralifu.

• DPRD Wajo Usulkan Tiga Nama Pj Bupati

Melalui musyawarah bersama seluruh fraksi, DPRD Kabupaten Wajo menetapkan tiga nama kandidat Penjabat Bupati Wajo pada Senin (27/11/2023).

Ketiga nama yang diusulkan ke Kemendagri yakni Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH) di Kemendagri Andi Bataralifu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulsel Andi Mirna, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo Armayani.

Ketua DPRD Wajo Andi Muhammad Alauddin Palaguna mengatakan, pengusulan tiga nama kandidat Pj Bupati Wajo tersebut sebagai tindak lanjut surat Kemendagri tentang usulan calon Penjabat Bupati/Walikota.

“Keputusannya tetap di pemerintah pusat, kami hanya mengusulkan sesuai dengan regulasi yang ada,” kata politisi PAN ini, Selasa (28/11).

Sedianya, ketiga nama yang diusulkan DPRD Wajo saat itu sebagai respons rencana pemangkasan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Amran Mahmud-Amran, yang berakhir pada Februari 2024 dan bakal dimajukan ke akhir Desember 2023 terkait pelaksanaan Pilkada serentak pada akhir 2024.

• Masa Jabatan Bupati-Wakil Bupati Wajo Tak Jadi Dipangkas

Kamis (21/12/2023), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna terkait pengumuman masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Periode 2019-2024.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Wajo Andi Alauddin Palaguna bersama Wakil Ketua I Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II Andi Senurdin Husaini itu, diumumkan bahwa masa jabatan Amran Mahmud dan Amran sebagai bupati dan wakil bupati Wajo Periode 2019-2024 berakhir pada 31 Desember 2023.

Menurut Andi Alauddin, sebagai tindak lanjut, hasil rapat itu akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri mengenai penetapan pemberhentian Amran Mahmud dan Amran sebagai bupati dan wakil bupati Wajo Periode 2019-2024.

“Pimpinan DPRD selanjutnya akan menyampaikan usulan kepada presiden melalui Mendagri dalam rangka penetapan pemberhentiannya,” imbuh Andi Alauddin.

Namun di hari yang sama, MK memutuskan masa jabatan sejumlah kepala daerah tidak dipangkas dan tetap berakhir sesuai dengan periode masa jabatan.

Dengan demikian, masa jabatan Amran Mahmud-Amran baru berakhir pada 14 Februari 2024.

• Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Wajo

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wajo Ir. Armayani ditugaskan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Wajo terhitung mulai Kamis (15/2/2024).

Penunjukan itu Melalui surat Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.1.3/1351/OTDA yang ditandatangani Plh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Suhajar Diantoro.

Armayani mengisi kekosongan pada tampuk pemerintahan usai masa jabatan Amran Mahmud dan Amran sebagai bupati dan wakil bupati Wajo berakhir, Rabu (14/2).

Penunjukan itu lantaran belum adanya keputusan Presiden Joko Widodo dan Kemendagri terkait Penjabat Bupati Wajo.

“Plh mulai berlaku 15 Februari sampai adanya penunjukan Presiden sebagai Pj Bupati,” ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulawesi Selatan, Idham Kadir, kepada wartawan di Makassar.

• Kemendagri Tugaskan Andi Bataralifu sebagai Pj Bupati

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya secara resmi menugaskan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Andi Bataralifu, sebagai Penjabat Bupati Wajo.

Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-577 tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Wajo yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian.

Selain itu, Kemendagri juga menugaskan Muh. Saleh sebagai Penjabat Bupati Luwu melalui Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-576 tahun 2024.

“Segera melaksanakan pelantikan terhadap Saudara Drs Muh Saleh MSi sebagai Penjabat Bupati Luwu dan saudara Drs Andi Bataralifu MSi sebagai Penjabat Bupati Wajo sesuai ketentuan perundang-undangan,” bunyi Surat Kemendagri yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Suryawan Hidayat yang ditujukan kepada Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar.

Dengan adanya penunjukan Pj Bupati Wajo tersebut, otomatis masa jabatan Pelaksana Harian Bupati Wajo yang diemban Sekretaris Daerah Armayani berakhir. (tkr/adi)