Pemprov-TP2DD Matangkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemda Se-Sulsel

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel mematangkan terkait rencana aksi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kamis (1/10) ini, diikuti Kepala Bapenda/BPKPD kabupaten/kota se-Sulsel selaku sekretaris TP2DD kabupaten/kota.

Menurut Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, dalam sambutannya, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah merupakan bagian dari kebijakan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Kebijakan itu kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi ETPD.

“Transformasi digital di sektor pemerintahan bukan lagi sekadar wacana atau tren, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjawab tuntutan zaman. Pemerintah daerah dituntut bergerak lebih lincah, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah,” kata Winarno dilansir siaran pers Humas Pemprov Sulsel.

Ia menambahkan, proses integrasi ekonomi dan keuangan digital di daerah membutuhkan arah, strategi, dan tahapan yang jelas. Karena itu, penyusunan roadmap ETPD dinilai penting sebagai pijakan pemerintah daerah dalam memperluas digitalisasi transaksi dalam beberapa tahun ke depan.

“Penyusunan peta jalan ini bukanlah pekerjaan satu atau dua instansi. Dokumen ini menjadi panduan bersama untuk memastikan langkah pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital berjalan secara terarah,” imbuh Plh Sekda Sulsel.

Winarno juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini memfasilitasi pelaksanaan TP2DD di Sulsel, serta Bank Sulselbar yang bersama pemerintah daerah mendorong digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.

Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat dan dapat mendorong peningkatan kinerja TP2DD di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Diketahui, Kota Makassar mendapat apresiasi sebagai TP2DD Terbaik Pertama tingkat kota se-Sulawesi untuk penilaian tahun 2025. Diikuti Kabupaten Luwu dan Toraja Utara masing-masing meraih predikat terbaik kedua dan ketiga tingkat kabupaten se-Sulawesi.

Berikut empat hal utama roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD):

1. Perluasan kanal pembayaran nontunai dengan target yang terukur, termasuk pemanfaatan QRIS, internet banking, dan dompet digital untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan efisiensi belanja daerah melalui perluasan transaksi nontunai, termasuk implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) secara bertahap.
3. Penguatan infrastruktur dan kolaborasi melalui pemetaan kebutuhan jaringan, peningkatan keamanan data, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, bank pembangunan daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Peningkatan literasi digital melalui program edukasi berkelanjutan bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperluas inklusi keuangan digital.