Plot Twist Dadan BGN: Balik dari Haji, Kini Masuk Jeruji

KEBAHAGIAAN menyelimuti hati Dadan Hindayana, Minggu (31/5/2026). Saat itu, pria yang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kurun waktu 1,9 tahun tersebut telah selesai menunaikan rangkaian ibadah haji bersama istrinya.

Dadan mengaku, hal itu menjadi pengalaman pertamanya menunaikan ibadah haji di tanah suci. Dikutip dari Kompas.com, Dadan menuturkan, dirinya berhaji melalui jalur reguler. Dia dan istrinya mendaftar sejak 5 Mei 2014 dan menunggu selama 12 tahun.

20 Mei 2026, keduanya berkesempatan menunaikan ibadah haji dan tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 27 embarkasi JKS.

“Jadi kita berangkat dari Indonesia menggunakan kuota haji regular makannya ada gelang ini, JKS itu kami berangkat dari Bekasi,” cerita Dadan kepada tim Media Center Haji di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, sesaat dia hendak balik ke tanah air, dilansir Kompas.com.

Dadan mengisahkan, dirinya merasa mendapat kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Dia mengaku berkesempatan masuk ke Raudhah dan menyempatkan berdoa di sana sebelum balik ke Jeddah.

Dadan menambahkan, jadwal kepulangannya ke Tanah Air seharusnya pada Kamis (4/6). Namun, Dadan mengaku kembali ke tanah air lebih awal karena disebutkan ada urusan mendesak dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Karena ada kegiatan yang cukup besar dengan presiden tanggal 2 Juni 2026 dan 3 Juni 2026, saya diminta pulang lebih awal dan kita mencari tiket komersial untuk mengejar,” ujar dia.

Pagi Jemput Prabowo, Sorenya Dicopot

Selasa (2/6), sekitar pukul 09.30 WIB, Dadan Hindayana selaku Kepala BGN bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Palmerah, Jakarta.

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden untuk memastikan sarana, sistem operasional, serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional sesuai dengan standar.

Pada kesempatan itu, Prabowo meninjau area green house yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Di lokasi tersebut, Presiden juga memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi.

Dari area green house, Prabowo melanjutkan peninjauan ke fasilitas hidroponik dan bioflok. Kedua fasilitas tersebut menjadi contoh penerapan pendekatan terintegrasi dalam mendukung kebutuhan pangan yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Presiden meninjau dapur utama SPPG yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Di hari yang sama, Prabowo juga meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 111 Jakarta.

“Urusan mendesak” yang membuat Haji Dadan kembali ke tanah air dari Tanah Suci lebih awal, ternyata tidak berhenti di situ. Beberapa jam berselang, dia dinyatakan dicopot sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo.

Hal ini disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6). Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pulung dan Sony Sanjaya. Nanik S Deyang ditunjuk untuk menggantikan posisi Dadan. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono diplot sebagai Wakil Kepala BGN.

Rabu (3/6) pagi, tim Penyidik Kejaksaan Agung terpantau melakukan penggeledahan di kantor BGN. Salah seorang penjaga kantor BGN menuturkan, penyidik Kejagung sudah di sana sejak pukul 02.00 WIB. Pagi itu, kantor BGN ditutup sehingga tidak ada pegawai yang bisa masuk. Selain itu, tim Kejagung juga sudah menjemput Dadan sejak pagi buta.

Melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan, tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan Dadan bersama Lodewyk Pulung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 – 2026.

Melalui keterangan resmi Kejagung, bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan program MBG yang merupakan program prioritas nasional dan diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis.

Program ini bertujuan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun yang bersumber dari APBN.

Disebutkan, program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

“Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari saudara DH dan saudara SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut di antaranya dimiliki oleh DH, SS, dan LP,” ungkap tim Penyidik Kejagung melalui keterangan tertulis.

Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Dadan bersama Sony Sanjaya dan Lodewyk Pulung dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara.

Adapun pengadaan yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG itu, di antaranya:

1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up
2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up
3. Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up
4. Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.

Selanjutnya, Dadan bersama Sony Sanjaya dan Lodewyk Pulung dilakukan penahanan di Rutan Salemba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.