Polemik Proyek Infrastruktur Jalan di Wajo: Tak Melalui Mekanisme Perencanaan, Diduga Labrak Regulasi

KABARWAJO.ID – Proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kembali menuai sorotan publik. Salah satunya, pembangunan rabat beton jalan Kota Baru di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu.

Komisi III DPRD Wajo beserta pejabat terkait dari Dinas Perkimta, Dinas PUPR, Inspektorat Daerah, Pemerintah Kecamatan Sabbangparu, dan Pemerintah Kelurahan Sompe yang turun langsung meninjau ruas jalan yang dimaksud menemukan kejanggalan.

“Kalau ada yang viral dan berdampak sosial, kami di komisi langsung diskusikan. Ini bentuk respons kami terhadap aspirasi masyarakat,” kata Anggota Komisi III DPRD Wajo, Taqwa Gaffar, melalui rilis Humas DPRD Wajo, Selasa (31/3).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Komisi III mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian peruntukan proyek tersebut, termasuk mempertanyakan apakah pembangunan jalan itu telah melalui mekanisme perencanaan resmi seperti musrenbang kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Komisi III juga meminta kejelasan terkait status lahan yang digunakan. Hal ini dinilai krusial mengingat proyek yang dibiayai melalui APBD harus berada di atas lahan milik pemerintah. Melalui peninjauan langsung, Komisi III menilai proyek jalan beton tersebut belum memiliki asas manfaat yang jelas karena berada di tengah lahan kosong dan belum digunakan oleh masyarakat sejak dibangun.

“Hasil kunjungan ini, kita masih menunggu hasil audit dari Inspektorat, baik proses perencana, status jalan, hingga asas manfaatnya,” kata Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki.

Sementara Lurah Sompe menyebut pembangunan rabat beton jalan di Kota Baru tidak melalui usulan Musrenbang.

5 Ruas Jalan Diduga Labrak Regulasi

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lembaga Pelita Hukum Independen (PHI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, Selasa (16/12/2025).

RDP ini terkait tindak lanjut aspirasi PHI yang menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian peruntukan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 untuk peningkatan lima ruas jalan melalui Dinas Sosial, P2KBP3A Kabupaten Wajo.

PHI menyoroti hal itu karena diduga tidak sesuai peruntukan, bahkan dianggap bertentangan dengan sejumlah peraturan Menteri serta Perda Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029.

Ketua PHI Kabupaten Wajo Sudirman mengatakan, terdapat lima ruas pekerjaan yang dikerjakan dinas terkait menggunakan anggaran DAU yang seharusnya diprioritaskan untuk sektor pendidikan sementara di lapangan difokuskan pada pembangunan jalan. Temuan tersebut disebut berpotensi menyalahi ketentuan penggunaan anggaran daerah.

“Setelah dicermati, ternyata bertentangan dengan sejumlah Peraturan Menteri dan Perda Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029,” kata Sudirman dalam pernyataan tertulisnya.

Sementara dalam RDP, Sekda Wajo Armayani menuturkan pergeseran anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wajo diambil dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pertimbangan regulasi.

“Pergeseran anggaran terjadi sebagai dampak dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah, yang mewajibkan pemerintah pusat hingga daerah melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh,” kata Armayani.

Menanggapi penempatan proyek peningkatan jalan melalui Dinas Sosial, dia menyatakan hal itu normatif dan masih memiliki keterkaitan, sebab regulasi menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial juga dapat mencakup dukungan terhadap akses layanan dasar.

“Langkah ini dipilih untuk mencegah anggaran tidak terserap dan harus dikembalikan ke pusat,” kilah Sekda Wajo.

Mencermati pernyataan pihak Pemkab Wajo dan PHI selaku aspirator, Ketua Komisi IV DPRD Wajo AD Mayang menyatakan kini hanya bisa menunggu hasil audit resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena proyek peningkatan jalan itu sudah dilaksanakan.

“Kita tunggu saja apa nanti rekomendasi dari BPK,” pungkas AD Mayang.

Adapun kelima ruas jalan melalui Dinas Sosial Kabupaten Wajo yakni:

1. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Beton Ruas Tancung – Palippu No. Ruas 063 Kec. Tanasitolo
2. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Beton Ruas Lajokka – Macero No. Ruas 049 Kec. Tanasitolo
3. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton) Ruas Pekkae – Canru No. Ruas 071 Kec. Sabbangparu
4. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton) Ruas Bulu Citta – Atakkae No. Ruas 021 Kec. Tempe
5. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Hotmix) Ruas Baru Tancung – Pasabaru No. Ruas 015 Kec. Tanasitolo