Usulan Bantuan Alsintan DPRD Wajo Terhambat, Visi “Pertanian Maradeka” AR-Rahman Berpotensi Tersendat

Sengkang, KABARWAJO.ID – Salah satu visi-misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Andi Rosman dan dr Baso Rahmanuddin (AR-Rahman) yakni memajukan sektor pertanian di daerah ini yang dituangkan dalam visi “Pertanian Maradeka”.

Kendati demikian, visi itu bisa saja tersendat karena belum tersedianya nomenklatur khusus terkait bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

Alhasil, sejumlah Anggota DPRD Wajo menemui kendala saat penginputan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam SIPD. Belum adanya nomenklatur khusus terkait alsintan dinilai akan menghambat penganggaran program bantuan pertanian melalui APBD.

“Kalau perlu ada tanda tangan Ketua DPRD, saya siap tanda tangan,” seru Ketua DPRD Wajo Firmansyah Perkesi dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Wajo, Senin (2/3/2026).

Situasi ini perlu mendapat atensi Pemerintah Kabupaten Wajo karena berkaitan kendala teknis dalam penginputan usulan bantuan pertanian. Disebutkan, sejumlah Anggota DPRD Wajo dalam masa reses banyak menerima aspirasi petani yang mengarah pada kebutuhan bantuan alsintan dan benih.

Namun, saat akan diinput ke dalam SIPD, usulan tersebut tidak dapat diproses karena belum tersedia sub-kegiatan atau nomenklatur yang secara spesifik mengakomodasi bantuan tersebut dalam struktur APBD berbasis sistem.

Untuk itu, DPRD Wajo mendorong Pemerintah Kabupaten Wajo segera menyusun dan menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat tersebut diharapkan berisi usulan penambahan atau penyesuaian nomenklatur serta sub-kegiatan terkait bantuan alsintan dalam SIPD, agar program tersebut memiliki dasar administratif yang jelas dan dapat dianggarkan secara sah.

Ketua Komisi II DPRD Wajo, Herman Arif, menilai kehadiran nomenklatur khusus sangat penting agar daerah tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah provinsi maupun pusat.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Indonesia, Wajo seharusnya memiliki kemandirian dalam mendukung sektor pertanian melalui kebijakan dan penganggaran daerah.

“Kita ini penghasil padi nomor delapan di Indonesia, masa kita bergantung terus dengan provinsi dan pusat. Apalagi dalam visi misi bupati ada pertanian merdeka,” tegas Herman Arif. [*/hms]