Kamis, 20 Februari 2025, menjadi salah satu momen bersejarah di Tanah Air. Di hari itu, ribuan orang berkumpul di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti pelantikan 961 kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kali sekaligus menjadi sebuah tonggak monumental pemerintahan Indonesia.
Di antara ratusan kepala daerah yang dilantik, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Wajo periode 2025-2030, Andi Rosman-Baso Rahmanuddin.
Pada pilkada serentak 2024, pasangan yang diusung mayoritas partai politik ini sukses menumbangkan pasangan “petahana”, Amran Mahmud-Amran, dengan persentase kemenangan 60,92 persen atau meraih dukungan 130.061 suara sah.
Sementara Amran Mahmud-Amran meraup 83.433 suara sah atau 39,08 persen. Kemenangan pasangan ber-tagline AR-Rahman itu tak lepas dari strategi kampanye yang menawarkan “Harapan Baru” ke masyarakat di balik kegagalan pasangan Pammase memenuhi sejumlah janji politiknya.
Lalu, bagaimana dengan 100 hari kerja pertama pemerintahan pasangan AR-Rahman di Kabupaten Wajo?
Bisa dibilang, tiga bulan pertama belum ada gebrakan berarti yang dilakukan pasangan ini. Sejumlah pihak menilai, Andi Rosman dan Baso Rahmanuddin masih melakukan penyesuaian anggaran terhadap sejumlah program kerja di tahun pertamanya.
Belum lagi, kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto turut berdampak bagi para pemerintah daerah.
“Saya menilai, kita tidak bisa mengukur kinerja Bupati dan Wakil Bupati Wajo hanya dalam kurun waktu kerja 100 hari. Apalagi alokasi penganggaran ini masih 2024, tentu ada pergeseran mengingat adanya efisiensi anggaran di awal pemerintahan pasangan AR-Rahman ini,” kata Anggota DPRD Wajo Ibnu Hajar saat dikonfirmasi KABARWAJO.ID, Jumat (23/5/2025) malam.
Politisi Partai Gerindra ini berujar, tidak elok jika membandingkan kinerja kepala daerah di awal-awal pemerintahan karena masing-masing memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda.
“Tentu beda gaya kepemimpinan. Saya melihat, bupati dan wakil bupati kita ingin memperbaiki dari dalam dengan melatih kedisiplinan para ASN maupun non-ASN. Bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan baik jika yang melaksanakan kurang berintegritas dan bertanggung jawab,” imbuh Ibnu Hajar.
Senada dengan koleganya, Anggota DPRD Wajo yang juga dari Partai Gerindra Herman Arif menyebut pasangan dengan akronim AR-Rahman itu terlihat berusaha meningkatkan kedisiplinan ASN dan Non-ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.
“Berbicara soal program 100 hari kerja, terlihat ada upaya dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai yang dibuktikan dengan adanya apel harian,” kata Herman Arif, saat dikonfirmasi KABARWAJO.ID di Warkop Padaidi, Senin (14/4) malam.
Beri Kesempatan Pegawai Bekerja Maksimal
Pada awal Maret 2025, Bupati Wajo Andi Rosman menegaskan pihaknya akan memfokuskan program 100 hari kerja untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.
“Untuk program 100 hari kerja ini akan saya rapatkan dengan para Kepala OPD. Tentunya kita akan fokus pada peningkatan pelayanan publik, dan untuk infrastruktur kita akan melihat prioritas dengan adanya efisiensi anggaran,” ungkap Andi Rosman saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (5/3).
“Kita akan tetap membangun jaringan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal infrastruktur. Termasuk memperjuangkan adanya bantuan khusus,” sambungnya.
Soal mutasi di lingkup Pemkab Wajo, Andi Rosman menegaskan pihaknya memberi kesempatan kepada para Kepala OPD dan jajaran untuk fokus bekerja maksimal.
“Mutasi masih panjang, silakan bekerja. Kasih kesempatan kami untuk menilai,” serunya.
Salah satu yang menjadi perhatian pasangan AR-Rahman di 100 hari kerjanya, yakni terkait optimalisasi sejumlah aset daerah.
Menurut Wakil Bupati Wajo Baso Rahmanuddin, hal itu penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jadi, memang ada beberapa aset daerah yang pengelolaannya kurang maksimal,” kata Baso Rahmanuddin kepada KABARWAJO.ID saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/3).
(Adi PW)
Tinggalkan Balasan