KABARWAJO.ID – Situasi di depan kantor Bupati Bone di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diwarnai ketegangan dan sempat memanas pada Selasa (19/8/2025).
Pemicunya, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut naik sebesar 300 persen.
Massa berkumpul di depan kantor Bupati Bone sejak siang. Mereka berorasi meminta pemerintah daerah setempat untuk tidak menaikkan PBB-P2.
Aksi awalnya berjalan kondusif, namun mulai memanas saat massa memaksa merangsek masuk ke kantor Bupati Bone dan menerobos kawat berduri.
Mereka kesal, karena tak ditemui Bupati Bone maupun perwakilan dari Pemkab Bone. Namun demikian, aksi yang berlangsung hingga malam hari itu disinyalir disusupi sejumlah provokator dan massa dari luar Kabupaten Bone.
Polres Bone bahkan menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup dalam aksi demo tersebut.
“Disusupi Anarko, ini yang memicu bentrok. Korlap (aksi) sudah ada di rumahnya masing-masing, jadi mereka ini kelompok Anarko,” ujar Kapolres Bone AKBP Sugeng kepada wartawan.
“Sudah ada yang diamankan. Bukan warga Bone. Jadi, analisa kami mereka merupakan kelompok Anarko,” imbuhnya.
Senada dengan Kapolres Bone, Komandan Kodim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus menuturkan, kericuhan terjadi bukan lagi dilakukan massa Aliansi Rakyat Bone Bersatu.
Laode menyebut, pihaknya mengamankan sebanyak 54 orang yang sebagian besar bukan warga Kabupaten Bone.
“Ada yang dari Wajo, Enrekang. Bahkan 16 orang tidak punya KTP. Ini bukan lagi soal PBB-P2, tapi memang ingin membuat Bone kacau,” kata Dandim Bone kepada wartawan.
Dugaan adanya mobilisasi massa dari luar Kabupaten Bone itu terindikasi di antaranya 16 peserta aksi yang dimintai keterangan mengaku berasal dari Makassar dan Kabupaten Wajo.
Bahkan ada yang tidak memiliki KTP, umur 12 tahun, hingga masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Saya melihat spanduk akan ada aksi menolak kenaikan PBB P2. Sebagai mahasiswa saya demo,” kata Andi Arjunani asal Wajo seperti pengakuannya dalam video yang banyak beredar.
Tunda Kenaikan PBB-P2
Menindaklanjuti aksi demo menolak kenaikan PBB-P2, Pemkab Bone memutuskan menunda kenaikan pajak tersebut. Keputusan ini diambil usai demo pada Selasa (19/8) malam berakhir ricuh.
Penjabat Sekda Bone Andi Saharuddin mengatakan telah berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, untuk menunda kenaikan PBB itu.
“Pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait penyesuaian ini,” kata Andi Saharuddin kepada wartawan, Rabu (20/8).
Ia menegaskan, kenaikan PBB-P2 sebanyak 300 persen, tidak benar. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian sebesar 65 persen.
Tetapi, karena mendapatkan respons secara berlebihan, sehingga penyesuaian tersebut juga dilakukan penundaan.
“Penyesuaian 65 persen ini ditunda dulu. Sesuai arahan pemerintah pusat terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone, maka dari itu kita tunda dan akan kita kaji ulang kembali,” sambung Saharuddin.
Dia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Dia berharap keputusan ini bisa meredakan aksi protes warga.
“Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pemerintah daerah wajib patuh dan tunduk terhadap instruksi pemerintah pusat,” tandasnya. (kum)
