Cegah Tindak Pencucian Uang-Pendanaan Terorisme, Kanwil Kemenkum Sulsel Audit 8 Notaris di Wajo

Sengkang, KABARWAJO.ID – Sebanyak delapan notaris di Kabupaten Wajo menjalani Audit Kepatuhan Langsung (On Site) yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dan berlangsung selama empat hari, 5-8 Maret 2026.

Kegiatan audit kepatuhan tersebut bukan sekadar pemeriksaan rutin, akan tetapi merupakan bagian dari komitmen serius dalam memastikan bahwa profesi notaris tidak disalahgunakan sebagai celah dalam praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Sulsel, Ramli menyatakan, delapan notaris yang menjadi sasaran audit dipilih berdasarkan hasil analisis risiko dari pengisian kuesioner dan indikator risiko lainnya. Kesemuanya teridentifikasi dalam kategori berisiko tinggi.

“Dokumen yang diperiksa dalam audit ini cukup komprehensif, mencakup Surat Keputusan Pengangkatan Notaris, Berita Acara Sumpah Notaris, struktur dan data pegawai, pedoman penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), formulir profil pengguna jasa dan informasi transaksi, daftar Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang telah dilaporkan kepada PPATK, hingga daftar transaksi yang masuk kategori wajib PMPJ dalam 12 bulan terakhir,” ungkap Ramli dalam keterangan persnya, Minggu (8/3).

“Kelengkapan dokumen-dokumen ini menjadi indikator utama seberapa serius seorang notaris menjalankan kewajibannya dalam mencegah praktik keuangan ilegal,” sambung dia.

Disebutkan, proses audit dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan. Diawali dengan entry meeting, yaitu pertemuan awal antara tim audit dan notaris untuk menjelaskan tujuan serta prosedur pemeriksaan yang akan dijalankan.

Selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan audit, di mana tim melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen kunci sekaligus wawancara langsung dengan para notaris guna menguji kebenaran dan konsistensi informasi yang diberikan.

“Seluruh rangkaian ditutup dengan exit meeting, yakni pertemuan akhir untuk menyampaikan temuan audit beserta rekomendasi yang diperlukan,” ujar Ramli.

Dari hasil audit, ditemukan bahwa sebagian notaris terindikasi berisiko tinggi terutama disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pengisian kuesioner PMPJ dan ketidaklengkapan dokumen pendukung penerapan PMPJ.

Namun demikian, terdapat hal yang menggembirakan, seluruh notaris yang diperiksa menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap kewajiban penerapan PMPJ dalam pelaksanaan jabatan mereka sebagai upaya pencegahan agar tidak menjadi sarana maupun sasaran TPPU dan TPPT. Temuan ini menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan yang akan segera ditindaklanjuti.

Jaga Integritas Profesi Notaris

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menegaskan bahwa audit kepatuhan tersebut sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas profesi notaris di Sulawesi Selatan.

“Notaris bukan hanya pejabat pembuat akta, mereka adalah bagian dari sistem pencegahan kejahatan keuangan di negara ini. Ketika seorang notaris lalai dalam menerapkan PMPJ, tanpa disadari ia bisa menjadi pintu masuk bagi praktik pencucian uang yang merugikan masyarakat luas. Audit ini hadir untuk memastikan hal itu tidak terjadi,” jelas Basmal.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot menambahkan, temuan dalam audit kepatuhan tersebut menjadi alarm bagi seluruh notaris di Sulawesi Selatan untuk segera berbenah, melengkapi dokumen, memperbaiki pengisian kuesioner, dan menjalankan PMPJ dengan sungguh-sungguh.

“Ke depan, audit serupa akan kami laksanakan secara lebih luas dan berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota, karena kepatuhan notaris adalah fondasi dari kepercayaan publik terhadap layanan hukum kita,” pungkas Demson. []