KABARWAJO.id – Direktur Epicentrum Politica, Iin Fitriani, angkat bicara terkait marak hasil polling atau vote yang dilakukan secara online untuk mengukur popularitas bakal pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada.
Menurut Iin, polling arahnya ke pembentukan opini karena siapapun bisa menjawab hal apapun. Dia menyebutkan, orang yang berpartisipasi pada polling atau menjawab pertanyaan polling sifatnya terbuka.
“Kalau survei sudah jelas metodologi, proses, analisa hingga hasilnya, sedangkan polling bukan tidak jelas, namun bersifat bebas dan umum. Jadi, tidak tepat digunakan untuk menjadi rujukan popularitas kandidat di suatu daerah, kecuali untuk pembentukan opini di masyarakat, penggiringan opini, arahnya lebih ke situ,” ucap mantan Komisioner KPU Wajo ini kepada Kabar Wajo, Rabu (17/7/2024).
Iin menuturkan, fenomena yang ada sekarang masyarakat tidak teredukasi dengan baik soal membedakan antara polling dengan survei.
“Sayangnya, banyak pihak yang mengolah hasil polling menjadi rujukan seperti survei,” kata dia.
Untuk itu, Iin menekankan pentingnya pendidikan atau literasi politik bagi masyarakat calon pemilih. Khususnya terkait perbedaan polling, voting, dan survei.
“Supaya ada juga dampak politik jangka panjang yang bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya kepentingan politik jangka pendek yang mengarah pada kemenangan kandidat saja,” ujarnya.
Pengambilan Sampel Tidak Jelas
Sebelumnya, Direktur Lembaga Kajian Penelitian Publik (LKPP) Andi Sri Wulandani menyebutkan, polling yang dilakukan secara daring atau online kurang tepat menjadi rujukan dalam menentukan popularitas dan elektabilitas kandidat atau pasangan calon.
“Polling yang beredar di media sosial cenderung digunakan untuk menangkap opini cepat atau fast respons para pengguna medsos mengenai kandidatnya,” kata Sri Wulandani, Rabu (17/7).
Dia menuturkan, polling kurang tepat menjadi rujukan dalam mengukur tingkat elektabilitas karena pengambilan sampelnya yang tidak jelas.
“Apakah representasi dari populasi masyarakat Wajo atau tidak, alasannya semua pengguna medsos bisa mengakses linknya termasuk dari luar Wajo,” ujar dia.
Wulan menegaskan, untuk mengukur tingkat keterpilihan kandidat hanya bisa dilakukan dengan cara survei serta metodologi riset yang jelas.
Pantauan Tim KABARWAJO.id, banyak hasil polling dan vote yang beredar di media sosial yang digunakan untuk mengukur popularitas kandidat atau paslon menjelang Pilkada.
Salah satunya melalui situs pollingkita.com. Padahal di laman Disclaimer, pollingkita.com sudah menjelaskan bahwa situs web tersebut bukan polling resmi dan sebatas polling sederhana.
“Hasil polling jangan digunakan sebagai polling yang representatif. Seluruh polling merupakan tanggung jawab masing-masing pembuat polling,” bunyi pesan disclaimer di situs polllingkita.com.
(Tim kabarwajo)
Tinggalkan Balasan