KPK-Kementerian ATR Rekomendasi 9 Program ke Pemda Se-Sulsel untuk Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik

Makassar, KABARWAJO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merekomendasikan sejumlah paket program kepada pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun perbaikan kualitas layanan publik.

Hal itu melalui rapat koordinasi dengan para kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/4). Pertemuan ini dalam rangka mewujudkan informasi layanan pertanahan dan ruang, salah satunya melalui Program Optimalisasi Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk mendorong perekonomian daerah.

Program itu bertujuan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui akses dan kualitas layanan yang lebih baik.

Sembilan paket program tersebut yakni Integrasi NB dan NJOP, Integrasi Layanan Pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, Percepatan Pendaftaran Tanah, Percepatan RDTR Terintegrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS), serta Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial.

Selanjutnya Integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, Optimalisasi Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam Penyelesaian Isu Pertanahan dan Tata Ruang Daerah, Pengembangan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah.

Bupati Wajo Andi Rosman yang menghadiri rapat koordinasi tersebut mengatakan, Pemkab Wajo bersedia menerima segala bentuk program kerja sama tersebut. Menurut dia, program itu akan memberi dampak positif terhadap layanan publik, utamanya dalam mendorong ekonomi daerah.

“Kami apresiasi dan berterima kasih kepada KPK RI dan Kementerian ATR/BPN atas upaya dalam mendorong kemajuan daerah, kami selalu siap,” kata Andi Rosman melalui siaran pers Humas Pemkab Wajo.

“Kami tegaskan Pemerintah Kabupaten Wajo selalu siap menerima program dari Pemerintah Pusat. Alhamdulillah, ini luar biasa semoga menjadi berkah bagi kita, khususnya masyarakat Wajo,” sambung dia.

Diketahui, Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK dan Pemerintah daerah (Pemda).