KPK Cari 3 Daerah sebagai Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi di Sulsel

Makassar – Pemerintah Provinsi Sulsel mendukung dalam mengimplementasikan percontohan kabupaten dan kota antikorupsi di Sulsel.

Program ini dilaksanakan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengapreasiasi pelaksanaan kegiatan ini dan harapan ke depannya, salah satu daerah di Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan wilayah bebas korupsi,” kata Inspektur Daerah Sulsel, Marwan Mansyur, membacakan sambutan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh, Senin (5/8/2024).

Marwan menyebutkan, program pembentukan percontohan kabupaten dan kota antikorupsi di Sulsel diharapkan menjadi langkah nyata untuk membangun fondasi yang kuat dalam pemberantasan korupsi dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Program ini dirancang untuk menciptakan daerah-daerah yang bebas dari korupsi dengan cara melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait lainnya.

“Pembentukan kabupaten dan kota antikorupsi merupakan sebuah model yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia. Di mana dalam prosesnya setiap kabupaten dan kota akan didorong untuk mengembangkan sistem dan mekanisme yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi,” jelas dia.

Sementara Pimpinan KPK diwakili Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andika Widiyanto menyampaikan, asal-muasal terbentuknya ini dimulai dari adanya program Desa Antikorupsi yang telah terpilih beberapa desa di provinsi di Indonesia.

“Kita akan observasi memilih tiga daerah yang akan dipilih sebagai percontohan kabupaten/kota antikorupsi, sebelum nantinya dilakukan bimtek, dan penilaian,” ujar Andika.

Di Sulsel, Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu,Kabupaten Gowa, telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi.

Diharapkan dengan adanya program percontohan kabupaten/kota antikorupsi, akan terpilih nantinya 3 kabupaten mewakili Provinsi Sulsel. []