KPK memandang pemenuhan PI 10 persen perlu ditempatkan dalam satu rangkaian yang utuh.
Instansi vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan sudah dibiayai melalui APBN sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi memberikan hibah atau THR…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius terhadap tata kelola alokasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD di tingkat kabupaten…
Menurut Kepala Bapperida Wajo Muhammad Ilyas, pagu Rp263,57 miliar yang merupakan Pokir DPRD Wajo telah diverifikasi lebih lanjut mengingat ada…
"Angka Rp263,58 miliar itu bukan uang kecil, itu uang rakyat Wajo. Ketika nilainya sebesar ini, maka pertanyaan publik harus dijawab…
Pada dokumen APBD 2026 Pemkab Wajo, masih terdapat alokasi hibah yang belum mencantumkan nama dan alamat penerima secara lengkap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mendalami dan menelusuri terkait alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merekomendasikan sejumlah paket program kepada pemerintah daerah.
Makassar, KABARWAJO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sebanyak 18 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masuk kategori rentan atau zona…
Makassar - Pemerintah Provinsi Sulsel mendukung dalam mengimplementasikan percontohan kabupaten dan kota antikorupsi di Sulsel. Program ini dilaksanakan Direktorat Pembinaan…