Layangkan Somasi, Kuasa Hukum Ungkap Direktur PT Aslam Group Ditersangkakan Bukan karena Penipuan dan Penggelapan

MAKASSAR – Kuasa hukum Direktur PT Aslam Group Sukses, Ayuliana Devi, menegaskan kliennya Asmar Lambo ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 121 jo. pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Hal ini disampaikan Ayuliana melalui surat hak jawab, klarifikasi, dan somasi terkait pemberitaan media yang disebutnya tidak akurat dan tidak sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan Dewan Pers.

“Bahwa pemberitaan yang menyebutkan klien kami ditersangkakan karena kasus penipuan dan penggelapan senilai Rp3,6 miliar adalah tidak benar dan menyesatkan. Fakta hukumnya, klien kami saat ini sedang menjalani proses hukum dengan sangkaan pasal 121 jo. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” ungkap Ayuliana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5).

Dia menjelaskan, kasus hukum yang dialami kliennya tidak dapat dipisahkan dari perkara perdata yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 393/Pdt.G/2025/PN.Mks tanggal 2 April 2026.

“Berdasarkan amar putusan, telah terbukti secara hukum bahwa yang bertanggung jawab mengembalikan dana jemaah sebesar Rp19 miliar adalah tergugat (pihak PT Rehlatuna Internasional Handling), bukan klien kami. Dalam perkara a quo, posisi klien kami adalah sebagai penggugat yang justru menjadi pihak yang dirugikan oleh tergugat,” kata Ayuliana.

“Dana yang pernah diterima klien kami telah diteruskan ke rekening PT Rehlatuna Internasional Handling, sehingga kewajiban pengembalian melekat pada tergugat. Oleh karena itu, pemberitaan yang menyimpulkan klien kami melakukan “penipuan dan penggelapan” adalah prematur, tidak objektif, dan bertentangan dengan fakta hukum yang telah diputus pengadilan,” imbuh dia.

Ayuliana menyebut, pelapor dalam kasus tersebut sekaligus berkedudukan sebagai turut tergugat dalam perkara perdata No. 393/Pdt.G/2025/PN.Mks. Sementara dalam amar putusan, frasa “Turut Tergugat wajib tunduk pada putusan ini” yang artinya dalil kerugian yang dijadikan dasar laporan pidana telah gugur secara hukum.

Ayuliana mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip kehati-hatian.

“Klien kami menghormati seluruh proses hukum yang berjalan, baik pidana maupun perdata dan akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia. Publik berhak mendapat informasi yang utuh, bukan penggiringan opini,” tandasnya.