Sensus Ekonomi terakhir kali digelar pada 2016. Sepuluh tahun berlalu, banyak hal berubah. Termasuk struktur ekonomi nasional. Sensus Ekonomi 2026 digelar untuk memotret tren terkini perekonomian.
JAM di ponsel menunjukkan pukul 07.30 WITA. Pagi-pagi, Fikram (24), bergegas dan mempersiapkan perlengkapan untuk terjun ke lapangan. Rompi khusus dengan logo Badan Pusat Statistik (BPS) dan di bagian belakang bertuliskan “Petugas Sensus Ekonomi”, serta ID card sebagai tanda pengenal dan surat tugas menjadi atribut yang wajib dikenakan Fikram dalam beberapa hari terakhir.
Fikram termasuk dari 414 petugas Sensus Ekonomi 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo yang disebar dan ditugaskan melakukan pendataan di 14 kecamatan di Kabupaten Wajo. Mereka memulai bertugas sejak pelepasan secara resmi oleh Bupati Wajo Andi Rosman bersama jajaran BPS Kabupaten Wajo, pada Senin (15/6).
“Banyak suka dukanya. Terkadang, warga yang didatangi merasa risih dalam menjawab pertanyaan, kadang pula dikira petugas pajak,” kata Fikram, Kamis (30/7).
Di satu sisi, lanjut dia, dirinya bisa melihat secara langsung kondisi masyarakat di wilayahnya mendata. Jika mendatangi warga dengan kondisi kemiskinan ekstrem, Fikram merasa iba.
“Bisa melihat langsung kondisi masyarakat. Ada yang kondisinya berkecukupan, kaya, dan benar-benar miskin. Dari sini, kadang kasihan. Di lain sisi, saya merasa bersyukur dengan yang ada pada diriku,” ujar dia.
Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi BPS Kabupaten Wajo, Abdullah Igo, tak menampik beberapa kendala yang dihadapi petugas Sensus Ekonomi 2026 di lapangan. Dari rapat mingguan yang digelar setiap hari Jumat, ia bisa mendengar cerita-cerita petugas tentang kendala yang ditemui saat bertugas di lapangan.
Mulai dari warga yang berusaha menghindar, hingga sempat marah-marah ke petugas Sensus Ekonomi karena dikiranya sebagai petugas pajak atau penagih utang (debt collector).
“Di lapangan, memang banyak tantangan yang dihadapi mitra (petugas Sensus Ekonomi 2026). Ada warga yang menolak diwawancarai karena mereka pikir petugas pajak,” kata Abdullah Igo.
Kendati demikian, lanjut dia, masalah-masalah yang dihadapi petugas Sensus Ekonomi 2026 di lapangan dikoordinasikan melalui tim Task Force BPS Kabupaten Wajo.
“Dari 414 petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Wajo, 362 mitra yang bertugas di lapangan serta 52 orang pengawas serta penanggung jawab di tiap kecamatan. Jika mitra menemukan kendala di lapangan, ada namanya tim Task Force yang sesekali turun ke lapangan bila mana ada kendala,” ungkapnya.
Abdullah Igo menambahkan, dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Wajo, pihaknya melakukan pendekatan kekeluargaan. Mitra Sensus Ekonomi 2026 yang direkrut merupakan warga asli setempat. Selain itu, BPS Kabupaten Wajo juga berkoordinasi dengan Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Di antaranya Ketua RT/RW hingga kepala lingkungan.
“Sebelum turun melaksanakan sensus, kami berkoordinasi dengan Ketua SLS. Mulai dari aparat desa, lurah, hingga Ketua RT dan RW, maupun kepala lingkungan,” imbuhnya.
Dia menuturkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk mendapatkan data terbaru perekonomian nonpertanian serta memotret struktur ekonomi sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Data yang akurat dari Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menggambarkan tren ekonomi saat ini, akan tetapi bisa mendukung perencanaan dan keputusan strategis sekaligus membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis.
Dijelaskan, Sensus Ekonomi 2026 mencakup 18 lapangan usaha di luar sektor pertanian, pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga. Mulai dari perdagangan, industri, transportasi, hingga berbagai sektor jasa yang menjadi bagian penting dalam menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
“Dalam 10 tahun ini, banyak hal yang berubah. Sekarang banyak usaha yang berbasis digital dan setiap sektor memiliki kontribusi dalam mendukung aktivitas ekonomi dan perkembangan usaha di berbagai wilayah. Tren perekonomian ini harus didata secara akurat sehingga mendukung kebijakan pemerintah yang tepat sasaran,” ujarnya.
Digelar 10 Tahun Sekali
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Wajo Andi Asia Hasan Basri mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang digelar dalam 10 tahun sekali yang bertujuan memotret struktur dan karakteristik kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia. Pertama kali digelar pada tahun 1986, dan Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan yang kelima selama Indonesia merdeka.
“Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Andi Asia.
Menurut dia, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh masyarakat, maupun masyarakat secara umum. Andi Asia menambahkan, Sensus Ekonomi bukan hanya kepentingan BPS, tetapi merupakan kebutuhan bersama untuk mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Diharapkan, setiap kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Kepala BPS Kabupaten Wajo itu menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Secara terpisah, Bupati Wajo Andi Rosman menyatakan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memotret kondisi dan perkembangan berbagai aktivitas usaha di Indonesia, termasuk di Kabupaten Wajo. Data dari hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, dan khususnya di Kabupaten Wajo.
Andi Rosman menyebut, keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN yang memiliki peran strategis sebagai agen informasi di lingkungan masing-masing.
“Saya mengajak seluruh ASN dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Wajo untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Apabila diminta menjadi responden, berikan informasi yang benar dan lengkap,” pungkas Bupati Wajo.
(Sapriadi)
